PPP Dorong Cabut Hak Politik Koruptor

JAKARTA - Partai politik tak ingin ketinggalan mengumandangkan perang melawan korupsiMusyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Pembangunan merekomendasikan agar hak politik koruptor dicabut seumur hidup

BACA JUGA: Kepindahan Dede Tak Pengaruhi Kader PAN

Terutama, hak untuk menjadi penyelenggara negara

"Pemberantasan tindak pidana korupsi itu merupakan jihad akbar," ujar Wasekjen DPP PPP M

BACA JUGA: DPD Klaim Sudah Bekerja Maksimal

Romahurmuziy saat memaparkan hasil Mukernas III PPP di Hotel Borobudur, Jakarta, kemarin (16/4)Karena itu, menurut dia, gerakan perlawanan secara sistematis, kolektif, dan berkesinambungan mutlak dilakukan.

Romy "sapaan akrab Romahurmuziy" menyatakan, mukernas berpandangan bahwa pencabutan hak politik seumur hidup terhadap koruptor merupakan bagian dari jihad akbar tersebut

BACA JUGA: PPP Tegaskan Tetap Bersama Koalisi

Dengan demikian, nanti pihak-pihak yang menjadi penyelenggara negara diharapkan memiliki integritas moral"Yang lebih penting lagi, bisa dijadikan panutan bagi masyarakat," imbuhnya

Mukernas, lanjut dia, juga sepakat untuk mendorong agar sanksi dan ancaman hukuman mati bagi koruptor tetap dipertahankan"Semuanya ini dimaksudkan agar muncul efek jera terhadap pelaku korupsi," kata sekretaris Fraksi PPP di DPR tersebut.      

Dia mengungkapkan, PPP merasa perlu secara khusus membahas korupsi karena perilaku koruptif di masyarakat telah menyebar luas"Bentuk keprihatinan karena virus dan perilaku koruptif telah mewabah secara masif," tuturnya

Rekomendasi mukernas tersebut selanjutnya diperjuangkan dalam pembahasan RUU Tipikor yang sedang berjalan di parlemenMelalui wakil-wakilnya, PPP akan berusaha memasukkan poin-poin tersebut

Selain sejumlah kader dari beberapa partai lain, sejumlah politikus PPP juga terjerat perkara korupsiMisalnya, politisi PPP yang menjadi terdakwa maupun terpidana dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom pada 2004Selain itu, kasus korupsi telah menyeret politikus senior PPP yang juga mantan Mensos Bachtiar Chamsyah dalam kasus pengadaan sarung, sapi, dan mesin jahit di Depsos pada 2004"2006Bahkan, Bachtiar telah divonis 1 tahun 8 bulan terkait dengan kasus tersebut.

Selain rekomendasi pencabutan hak politik terhadap koruptor tersebut, Mukernas PPP yang berakhir kemarin menghasilkan sejumlah keputusanDi antaranya, kepastian mempercepat pelaksanaan muktamar yang seharusnya baru dilaksanakan pada 2012Rencananya, forum tertinggi partai itu dilaksanakan pada 3"6 Juli 2011(dyn/c7/tof)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Banyak Kada Bermasalah, Syarat Calon Diperkeras