jpnn.com - JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy mengatakan mundurnya Menteri Perdagangan Gita Wiryawan tidak bisa dilepaskan dengan karut-marut tata niaga perdagangan nasional.
Gita menurutnya adalah menteri yang pro-produk impor sehingga penggantinya haruslah orang yang pro-produk dalam negeri.
BACA JUGA: KPK Buka Peluang Jerat Pihak Lain di Luar Anggoro
"Semua tata niaga karut-marut dan pasar dalam negeri dibanjiri produk import karena menterinya pro-produk impor. Makanya kami berharap agar penggantinya nanti, Presiden SBY memilih figur yang pro-produk dalam negeri," kata Romahurmuziy, kepada wartawan, di jakarta, Jumat (31/1).
Selama ini lanjutnya, Gita lebih banyak menggunakan iklan sebagai slogan, jargon dan semboyan dalam penggunaan produk dalam negeri. Sementara di lapangan faktanya tidak seperti itu.
BACA JUGA: Tegaskan Muhammadiyah Tak Pernah Lupakan Kasus Century
"Penggantinya jangan hanya berhenti di slogan atau semboyan dalam rangka kepentingan iklan, namun harus betul-betul memiliki keberpihakan yang afirmatif terhadap produk domestik," harap pria yang akrab disapa Romy.
Selain itu, Romy tidak percaya Gita mundur karena alasan ingin fokus dan lebih dekat dengan rakyat karena peserta konvensi capres Partai Demokrat.
BACA JUGA: Rachel Maryam Sebut Gita Memang Pantas Mundur
"Kalau memang konvensi menjadi penyebabnya, mestinya sejak awal konvensi dia mundur dari menteri. Saya lebih melihatnya karena karut-marut tadi," tegas Ketua Komisi IV DPR itu.
Menurut Romy, importasi beras Vietnam jenis medium yang sekarang menjadi kasus di Kementrian Perdagangan dimulai dari pengubahan dalam bentuk penyamaan nomer kode HS antara beras premium dan medium menunjukkan bahwa penyelundupan itu sudah direncanakan sistematis.
"Karena sejak 2008 beras medium terlarang diimpor kecuali oleh Bulog, maka SPI impor beras medium yang terbit kepada swasta oleh Kemendag terindikasi kongkalikong. Patut diduga ini tidak lepas dari upaya fund raising pihak-pihak tertentu untuk kepentingan suksesi 2014. Untuk itu Polri harus segera memproses indikasi penyelundupan ini sampai tuntas," harapnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dianggap Pencitraan, Mundurnya Gita Bukan Hal Istimewa
Redaktur : Tim Redaksi