PPP Kaji Ulang Rencana Gelar Konvensi Capres

Khawatir Bakal Terganjal PT Tinggi

Sabtu, 10 Agustus 2013 – 19:09 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Partai Persatuan Persatuan Pembangunan (PPP) bakal mengkaji ulang rencana pelaksanaan konvensi calon presiden yang sedianya akan digelar dalam waktu dekat ini. Padahal, sebelumnya Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menyatakan bahwa partainya akan menggelar konvensi sebelum pemilu legislatif dilakukan.

Namun menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, Fernita Darwis, keputusan untuk mengkaji ulang rencana konvensi itu diambil karena hingga saat ini rencana revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden (Pilpres) belum juga terlaksana.

BACA JUGA: Arus Balik Tak Bakal Seekstrim saat Mudik

Salah satu yang menjadi pertimbangan PPP untuk mengkaji ulang rencana konvensi adalah tingginya angka ambang batas bagi parpol untuk pengusung pasangan capres-cawapres (presidential threshold). Dalam UU Pilpres ditegaskan bahwa parpol baru dapat mengajukan capres jika memeroleh 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan suara nasional pada pemilu legislatif 2014.

"Karena ada PT, maka gagasan PPP tentang konvensi capres kita kaji ulang. Sebab akan menjadi mentah kalau undang-undang memerintahkan PT (terlalu tinggi)," ujarnya di Jakarta, Sabtu (10/8).

BACA JUGA: Perkirakan Bakal Ada Dua Puncak Arus Balik

Ia mencontohkan, andai konvensi tetap digelar sebelum pemilu legislatif dan akhirnya diperoleh bakal capres, tetap saja PPP tidak bisa mengusungnya karena terganjal PT. Karenanya, konvensi bakal sia-sia saja.

"Makanya untuk sementara konvensi tunggu dulu. Konsentrasi kita ke pemilihan umum legislatif dulu. Tapi di tengah perjalanan kalau memang memungkinkan (menggelar konvensi)  bisa saja," ujarnya.

BACA JUGA: Samakan Penanganan Arus Mudik dan Balik

Fernita menilai penerapan PT yang sangat tinggi merupakan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi. Sebab, setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih. Sementara dengan adanya PT, hak tersebut menjadi terabaikan karena peluang bagi kader-kader terbaik bangsa dapat dipilih menjadi pemimpin di masa mendatang sangat terbatas.

Meski menilai PT melanggar konstitusi, Fernita tetap optimis partainya akan memeroleh 15-30 persen suara. Alasannya, karena kader PPP bekerja keras meraih dukungan pemilih.

"Itu banyak kegiatan bersifat keagamaan karena rata-rata tokoh PPP baik itu ustad, kiai ceramah di masjid. Jadi tidak semata-mata membangun memberikan materi, tapi langsung turun ke bawah melalui kegiatan keagamaan. Insya Allah PPP bisa mencapai target 15-30 persen," katanya.(gir/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Muhammadiyah Dukung Denny JA Soal Penolakan Isbat


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler