jpnn.com, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan setidaknya 190 ribu suara pada pemilu 2024 menghilang daerah pemilihan Papua Tengah.
Ketua DPW PPP Papua Tengah Freny Anouw menyebut parpolnya pada pemilu 2024 memiliki suara di setiap distrik.
BACA JUGA: Tokoh Sumbar & Bundo Kanduang Minta MK Putuskan Pemilu Ulang DPD RI
Sebab, kata dia, beberapa kepala suku di Papua Tengah sudah berkomitmen menyalurkan suara bagi PPP menggunakan sistem noken.
Contohnya, kata Freny, PPP memperoleh setidaknya 95.600 suara bagi caleg Albertus Keia di Kabupaten Dogiyai.
BACA JUGA: MK Mulai Hari Ini Akan Sidangkan Ratusan Perkara Sengketa Hasil Pileg 2024
"Kami memiliki bukti C hasil yang menyebut PPP sebenarnya memiliki setidaknya 95.600 suara untuk Bapak Albertus Keia, calon DPR RI nomor urut satu. Namun, saat dibacakan di KPU pusat hilang," kata dia kepada awak media, Selasa (7/5).
Freny melanjutkan PPP juga seharusnya memperoleh 70 ribu suara pada pemilu 2024 di Kabupaten Paniai.
BACA JUGA: Forum Umat Islam Sragen Imbau Semua Pihak Hormati Putusan MK dan KPU
Namun, kata dia, suara tersebut dihilangkan oleh oknum-oknum KPU dan Bawaslu di tingkat kecamatan hingga distrik.
“Ada oknum dari caleg partai lain membagi-bagikan uang ke pihak PPK atau PPD yang membuat suara PPP hilang. Kami memiliki bukti atas hal ini,” katanya.
Freny menyebut suara PPP yang hilang juga terjadi di Kabupaten Nabire, Deiyai, Intan Jaya, Puncak, hingga Puncak Jaya.
PPP Papua Tengah pun sedang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) menyusul kehilangan suara di beberapa daerah tersebut.
“Saat ini kami sedang berjuang di MK agar suara-suara yang hilang dari Papua Tengah bisa dikembalikan lagi ke PPP, karena itu adalah hak PPP dan merupaskan aspirasi para kepala suku di Papua,” jelas Freny.
Sementara itu, Ketua DPC PPP Paniai Nason Uti menyebut suara parpol berkelir hijau memang hilang 70 ribu di wilayahnya.
Nason mengatakan kehilangan suara disebabkan PPD di tingkat distrik tidak melakukan pleno atas perolehan suara di tingkat desa, padahal tiga kepala suku besar di Paniai mempercayakan suara ke PPP.
“PPD di tingkat distrik tidak melakukan pleno perolehan suara di tingkat desa. Pelanggaran yang dilakukan PPD ini mendapatkan backup dari KPU kota di mana mereka juga didukung oleh oknum-oknum Bawaslu tingkat kabupaten,” katanya.
Nason menyebut sudah ada oknum Bawaslu di Paniai yang diipecat dan yang lainnya sedang proses DKPP menyusul menghilangnya suara PPP.
“Kami meminta kepada MK agar suara suara PPP yang hilang dikembalikan,” kata dia. (ast/jpnn)
Redaktur : Natalia
Reporter : Aristo Setiawan