jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR menolak usul Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membentuk panitia khusus hak angket terkait kelangkaan minyak goreng.
Sekretaris Fraksi PPP DPR Ahmad Baidowi mengatakan pembentukan pansus hak angket dapat menimbulkan kegaduhan politik yang merugikan masyarakat, padahal yang dibutuhkan ialah solusi.
BACA JUGA: Update Harga Minyak Goreng di Indomaret, Mulai Dari Rp 20 Ribu, Ayo Bun!
"Yang harus dicari itu solusi, bukan kegaduhan politik, karena kasihan rakyat kalau hanya disuguhkan kegaduhan-kegaduhan politik," kata Baidowi saat dihubungi wartawan, Senin (21/3).
Dia mengatakan PPP mengusulkan agar permasalahan minyak goreng dibahas di tingkat panitia kerja.
BACA JUGA: Minyak Goreng Mahal, Harga Ayam & Sayuran Naik, Mak Eni: Cuma Kolor yang Turun
Pria yang akrab disapa Awiek itu menegaskan jika dilakukan pembahasan di tingkat panja, investigasi mengenai kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng dapat dilakukan secara lebih fokus dan spesifik dengan memanggil pihak-pihak terkait.
Dia juga menegaskan partainya tidak membutuhkan pencitraan atau hiruk pikuk politik dalam menyikapi permasalahan kelangkaan minyak goreng.
BACA JUGA: Viral, Minyak Goreng Diduga Tumpah ke Laut, Satgas Pangan Polri Merespons Begini
"PPP tidak butuh pencitraan atau hiruk pikuk politik, lebih pada substansinya bagaimana panja itu mampu menuntaskan mencari titik temu, mencari solusi," lanjutnya.
Anggota Komisi VI DPR itu juga menyatakan beberapa panja yang dibentuk DPR sejauh ini sukses, seperti Panja Kasus Jiwasraya yang menurutnya tidak menimbulkan kegaduhan tapi berhasil menyelesaikan persoalan.
"Ada juga panja Garuda yang sedang berjalan, itu juga tidak gaduh, yang terpenting substansinya ialah persoalannya terurai, solusinya tercapai, bukan kegaduhan yang didapat," kata Awiek.
Sebelumnya, Fraksi PKS mendorong dibentuknya Panitia Khusus Hak Angket untuk menyikapi persoalan kenaikan dan kelangkaan minyak goreng di pasar.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan persoalan minyak goreng masih terjadi hingga kini dan berdampak pada kehidupan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga. (mcr8/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kepala BIN Sebut Aturan soal Minyak Goreng Harus Konsisten
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Kenny Kurnia Putra