jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris DPW PPP DKI Jakarta, Abdul Aziz menilai tuntutan fraksinya agar Mendagri Gamawan Fauzi menegur Wakil Gubernur Basuki T Purnama tidaklah berlebihan. Pasalnya, wakil gubernur yang akrab disapa Ahok itu sudah terlalu sering melontarkan pernyataan provokatif dan arogan, khususnya pernyataan-pernyataan yang ditujukan langsung kepada anggota DPRD DKI.
"Kesamaan pandang, kami di PPP menganggap institusi DPRD sudah dilecehkan, pimpinan DPRD harus memberi pandangan pada Pak Wagub agar tidak terus-terusan begini," ujar Azis di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (30/7).
BACA JUGA: Ahok Perintahkan Wali Kota Tindak PKL Ngeyel
Aziz mencontohkan pernyataan Ahok beberapa waktu lalu terkait rencana DPRD membentuk Pansus MRT. Saat itu Ahok menyebut anggota DPRD hobi membuat pansus dengan tujuan mencari honor tambahan.
Ketika sejumlah anggota DPRD berencana mengeluarkan hak interpelasi terkait carut marutnya program Kartu Jakarta Sehat (KJS), Ahok juga mengeluarkan pernyataan mengejek. Ahok menyebut usulan interpelasi itu hanya gaya-gayaan semata.
BACA JUGA: PPP Dukung Penertiban PKL Asal Manusiawi
"Itu dianggap gaya-gayaan. Lho, itu kan memang hak kami," ujar Azis.
Terakhir, Ahok dianggap menyerang anggota Fraksi PPP yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Abraham lunggana alias Haji Lulung. Ahok menyebut Lulung tidak mengerti peraturan karena membela PKL Pasar Tanah Abang.
BACA JUGA: PPP Desak Jokowi Tindak Ahok
Pernyataan Ahok yang menyinggung Lulung menjadi puncak kemarahan PPP hingga akhirnya meminta Kementerian Dalam Negeri untuk menegur Ahok.
Azis menilai sikap Ahok ini dapat merusak hubungan kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Padahal, seharusnya kepala daerah bertugas menjaga hubungan harmonis.
"Banyak catatan kontroversial, kami punya rekam jejaknya. Pelecehan itu dilakukan terhadap institusi DPRD. Dilecehkan seperti itu, berarti kan merusak. Bukan berarti demo dan segala macam. Ini lembaga politik, seharusnya menghormati hak masing-masing," tegasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Dinilai Berpotensi Picu Gejolak Politik
Redaktur : Tim Redaksi