jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Dimyati Natakusumah menegaskan PPP tetap di posisi oposisi bersama Koalisi Merah Putih. Partai berlambang kakbah itu disebut tidak akan terpengaruh dengan berbagai manuver politik yang menawarkan kader PPP jadi menteri di kabinet, jika Jokowi benar jadi presiden.
"Koalisi Merah Putih sampai saat ini tetap komitmen, solid dan kompak di luar pemerintah. PPP juga seperti itu," kata Dimyati, kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (14/8).
BACA JUGA: Yulianis Kembali Sebut Ibas Terima Duit di Sidang Anas
Wakil Ketua MPR RI pengganti Lukman Hakim Saifuddin itu menjelaskan koalisi permanen PPP itu sudah menjadi keputusan yang harus dihormati. "Jadi, sekarang ini etika politik harus sesuai keputusan Rapimnas, maka PPP harus memegang komitmen dan mematuhi hasil Rapimnas," ujarnya.
Langkah Koalisi Merah Putih tersebut kata Dimyati, sebagaimana ditunjukkan PDIP selama sepuluh tahun sebagai oposisi. Karena itu, PPP juga ingin memenangkan pemilu berikutnya, meski harus menjadi oposisi terlebih dahulu. "Buktinya PDIP di luar pemerintahan bisa menang. PPP juga ingin menang. Jadi, sekarang ini PPP ingin menjadi partai penyeimbang," jelasnya.
BACA JUGA: DPD Daftarkan Gugatan Uji Materil UU MD3 ke MK
Menyikapi Wakil Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa yang menyatakan agar PPP bergabung dengan koalisi Jokowi-JK, menyusul ditetapkannnya Ketum PPP Suryadharma Ali sebagai tersangka korupsi penyelenggaraan dana haji oleh KPK, Dimyati menilai pernyataan tersebut berseberangan dengan putusan rapimnas.
"Keputusan PPP untuk mendukung Prabowo-Hatta dilakukan melalui rapimnas dan mukernas, maka kalau ada perubahan dukungan, harus dilakukan melalui muktamar. Jadi, aspirasi silahkan saja, kan nanti disampaikan dalam rapat paling tinggi di atas rapimnas yakni mukernas," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: SBY Minta Paskibraka Jadi Duta Kerukunan Berbangsa
BACA ARTIKEL LAINNYA... Agung Laksono Kukuh Munas Golkar Dilaksanakan Tahun Ini
Redaktur : Tim Redaksi