jpnn.com - PADANG - Pemerintah Kota Padang menerima alokasi 3.301 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK 2023.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Arfian mengatakan bahwa kepastian itu didapatkan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tertanggal 20 Maret 2023.
Dia memerinci alokasi yang diterima itu, yakni 2.567 formasi guru, 541 tenaga kesehatan dan 163 tenaga teknis.“Saat ini ada beberapa daerah yang telah menjalani tes PPPK, namun itu formasi 2022 dan pelaksanaan ujiannya hari ini,” kata dia di Padang, Jumat (24/3).
Sementara itu, guru di Kota Padang yang lulus passing grade 1.126 orang sehingga mereka dimasukkan.
BACA JUGA: 9.738 Peserta Mengikuti Seleksi Kompetensi PPPK Kemenag Aceh
Namun demikian, masih banyak kebutuhan guru di daerah ini.
“Ini untuk guru 'passing grade' gaji mereka sudah disediakan negara secara langsung,” kata dia.
BACA JUGA: Pak Jokowi Merestui Terobosan Mas Nadiem, 1 Juta PPPK Guru Berpeluang Melampaui Target
Arfian mengatakan bahwa alokasi yang diberikan memang tidak sebanyak formasi yang diajukan Pemkot Padang.
Namun, dengan formasi ini pihaknya sudah bisa memasukkan guru honorer yang telah mengikuti ujian.
“Khusus untuk tenaga kebersihan, tenaga pengamanan, dan sopir harus direkrut dari pihak ketiga sesuai regulasi yang ada,” kata dia.
Sebelumnya Wali Kota Padang Hendri Septa mengeluhkan jumlah aparatur sipil negara (ASN) di kota ini terus berkurang setiap tahun sehingga berdampak pada kinerja pelayanan masyarakat.
"Dulu jumlah ASN kita mencapai 9.000 lebih, namun, setelah diperiksa didata kepegawaian jumlahnya kini hanya 8.500-an. Terjadi pengurangan 500 ASN," kata dia.
Hendri mengatakan setiap tahun jumlah ASN yang pensiun selalu ada. Namun, perekrutan ASN dibatasi moratorium.
Oleh karena itu, jumlah ASN terus berkurang, padahal bidang kerja di Pemkot Padang cukup luas.
Menurut dia, penambahan jumlah ASN di Kota Padang cukup vital. Kalau perlu ditambah sebanyak-banyaknya karena pegawai di eselon II hingga eselon IV sudah memasuki masa pensiun.
“Kami sangat kekurangan dan tahun ini mengusulkan agar penerimaan ASN di Kota Padang lebih banyak karena kami kekurangan, terutama di tingkat kelurahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," kata Hendri. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi