jpnn.com, JAKARTA - Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dari penyuluh pertanian di daerah diliputi rasa waswas. Pasalnya, mereka harus menjalani prajabatan layaknya CPNS sesuai ketentuan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Pengurus Forum Komunikasi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TBPP) Nasional Abdul Mujid mengungkapkan, ketentuan prajabatan itu membuat para koleganya khawatir. Sebab, otomatis mereka tidak akan menerima gahi 100 persen bila harus menjalani prajabatan seperti CPNS.
BACA JUGA: Pak Menteri, Tolong Masa Kerja PPPK Dihitung sejak Dinyatakan Lulus 2019
"Di luar perkiraan kami selama ini ternyata PPPK pun masih ada proses prajabatan. Sebelum diklat prajabatan statusnya masih calon PPPK," kata Mujid kepada JPNN.com, Minggu (20/12).
Kekhawatiran itu tentu beralasan. Memang Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengadaan PPPK maupun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pengadaan PPPK untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian tidaj memuat ketentuan soal prajabatan.
BACA JUGA: Surat Terbuka Penyuluh Pertanian Lulus PPPK kepada Mentan Syahrul Yasin Limpo
Oleh karena itu Mujid bertanya-tanya apakah para penyuluh PPPK hasil rekrutmen Februari 2019 selama dalam status calon PPPK bakal menerima gaji pokok secara penuh atau sebagian saja.
Pertanyaan lainnya ialah soal tunjangan dan masa tenggang antara awal masuk menjadi calon PPPK hingga tahap diklat prajabatan.
BACA JUGA: Waswas Standar Seleksi PPPK 2021 Lebih Tinggi, Titi Bingung dengan Nasib Honorer K2
"Makin lama masa tenggang itu si calon PPPK kian dirugikan kalau pemberian tunjangan tidak dihitung sejak terhitung mulai tanggal (TMT)," ujarnya.
Lebih lanjut Majid mengatakan, walaupun regulasi dari pusat tidak mengatur soal prajabatan PPPK, tetapi BKD punya pemahaman lain. Menurutnya, pemda memami PPPK sama seperti CPNS sehingga perlu dilakukan prajabatan.
Mujid lantas mencontohkan PPPK di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur yang kian mengkhawatirkan ketentuan soal prajabatan.
"Pusing ini kawan-kawan. Kok aturannya berbeda-beda antara daerah satu dengan yang lainnya," ucap pengurus Forum Komunikasi THL TBPP Kabupaten Mojokerto itu.
Untuk diketahui, terdapat sekira 12 ribu THL TBPP dinyatakan lulus pada rekrutmen PPPK Februari 2019. Walaupun mereka direkrut oleh Kementerian Pertanian, tetapi setelah berstatus PPPK akan dilimpahkan ke pemda.(esy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad