jpnn.com, NGAWI - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Ngawi, Jatim, sudah mengusulkan formasi CPNS 2019. Namun, hanya disetujui 30 persennya.
‘’Semuanya diatur pemerintah pusat. Kami hanya menjalankan,’’ kata Kepala BKPP Ngawi, Yulianto Kusprasetyo.
BACA JUGA: Pentolan Honorer K2: Harapan Kami Musnah
Yulianto mengungkapkan, dalam rencana seleksi CPNS 2019 pihaknya mengusulkan sebanyak 490 formasi. Angka itu sesuai jumlah ASN yang pensiun tahun ini.
Namun, sesuai surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) hanya dijatah 30 persennya. Sisanya yang 70 persen diisi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
BACA JUGA: Honorer K2 Diadu dengan Pelamar Umum di PPPK, Titi: Kami Tak Gentar
BACA JUGA: BKN Berharap Pemda Usulkan Formasi PPPK Lebih Banyak Dibanding CPNS
Yulianto mengungkapkan, jika mengacu ketentuan tersebut, formasi CPNS yang disetujui hanya 149. Selebihnya yakni 341 formasi, diisi PPPK.
BACA JUGA: Beredar Lagi Surat Palsu Penetapan Pengangkatan CPNS 2019
Dari 341 formasi PPPK itu pun, lanjut dia, masih dikurangi hasil seleksi tahap pertama beberapa bulan lalu sebanyak 137 formasi. ‘’Jadi, tinggal 204. Tapi, itu masih usulan, realisasinya berapa kami belum tahu,’’ ujarnya.
Surat MenPANRB tentang rencana rekrutmen CPNS 2019 telah diterima BKPP Ngawi pada Mei lalu. Berdasarkan surat tersebut, daerah diminta mengajukan usulan formasi paling lambat 24 Juni. ‘’Kami sudah lengkapi usulan formasi itu dengan pemetaan jabatannya,’’ ungkap Yulianto.
Yulianto menyebut, formasi paling banyak adalah tenaga pendidikan dan kesehatan. Jika pada seleksi CPNS tahun lalu hanya membuka formasi guru SD, rekrutmen kali ini juga memasukkan guru mata pelajaran (mapel) khusus SMP. ‘’Untuk yang SD sekarang malah hanya dari PPPK, yang CPNS khusus guru mapel,’’ tuturnya.
BACA JUGA: Terungkap Alasan Pemerintah Ogah Angkat Honorer K2 Tua jadi PNS
Ditanya kapan rekrutmen CPNS 2019 dilaksanakan, Yulianto mengaku belum tahu. Begitu juga teknis maupun sistemnya, dia hanya menggeleng. ‘’Juklak (petunjuk pelaksanaan, Red) dan juknis (petunjuk teknis)-nya belum turun,’’ jelasnya.
Yulianto mengakui, meski bakal membuka keran penerimaan CPNS tahun ini, kebutuhan ideal pegawai di lingkup Pemkab Ngawi sulit terpenuhi. Saat ini, kata dia, pemkab kekurangan lebih dari 2.000 ASN. (tif/isd)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Horeee ! BKD Ajukan Tambahan Formasi CPNS dan PPPK
Redaktur & Reporter : Soetomo