jpnn.com - JAKARTA - Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengukuhkan kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2014-2019, upaya Koalisi Merah Putih pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk mengungkap dugaan kecurangan di pemilu presiden masih belum surut. Kini, Koalisi Merah Putih terus menggulirkan ide pembentukan panitia khusus (pansus) pemilu presiden.
Menurut politikus Gerindra, Martin Hutabarat, penyelenggaraan pemilu ke depan harus makin baik. Karenanya, pembentukan pansus pilpres bukanlah untuk mensabotase putusan MK, melainkan mengungkap berbagai kecurangan dan pelanggaran pilpres.
BACA JUGA: Izin Beres, Kubu Mbak Tutut Pastikan TPI Segera Siaran
"Pansus Pilpres bukan untuk mengkebiri putusan MK, atau mensabotase putusan MK. Tapi supaya pemilu yang akan datang lebih baik. Karena kita tahu penyelenggaraan pemilu ada kekurangan yang mau diperbaiki," kata Martin di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (25/8).
Menurutnya, perbaikan-perbaikan itu bisa dalam bentuk aturan perundang-undangan. Seperti mekanisme pemilu menggunakan sistem noken di Papua, bisa saja kelak dilarang sesuai aturan.
BACA JUGA: Gerindra Legowo Kursi Ketua DPR untuk Partai Lain
"Bisa saja soal noken jadi persolaan juga. Apa perlu lima tahun mendatang? Ini pansus lagi berproses, nanti kita lihat dua, tiga hari ke depan dalam paripurna DPR," ujar anggota Dewan Pembina Partai Gerindra itu.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Staf Keuangan PT Traya Tirta Makassar Diperiksa untuk Ilham Arief
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Garap Pejabat Kemenag terkait Kasus Haji
Redaktur : Tim Redaksi