JAKARTA - Pimpinan partai berlomba-lomba melarang para kadernya di DPR melakukan kunjungan kerja ke luar negeriSetelah Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Radjasa melarang kader PAN di legislatif kunker ke manca negara, giliran Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto juga melakukan hal serupa.
"Garis partai kita membela rakyat jadi harus setia dengan kehendak rakyat
BACA JUGA: Enam Partai Gurem Merapat ke Gerindra
Rakyat kita tidak suka sama studi bandingPrabowo lebih sepakat bila para ahli dari luar negeri diundang ketimbang para anggota DPR ke manca negara
BACA JUGA: Prabowo: Gerindra Tak Persoalkan PT
Sebab, kata dia, anggaran studi banding DPR ke luar negeri cukup besar."Anggaran perjalanan Luar Negeri cukup besar untuk APBN
BACA JUGA: Wacanakan Sidang Tahunan MPR
Kalau dianggarkan sawah bisa ratus dan rakyat bisa hidup," kata Prabowo yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI).Namun larangan ini bersifat sementaraPrabowo menambahkan, bisa saja anggota DPR kunjungan ke luar negeri situasi negara sudah membaik.
Lantas sanksi apa yang akan diterima bila larangan itu tidak dindahkan anggota DPR Fraksi Gerindra? Prabowo mengatakan, ada langkah yang bisa ditempuhnya karena partainya memiliki Majelis Etik"Tidak perlu dipertanyakan kalau sudah gak ikuti garis partaiKan ada langkah yang ditempuh dan kita punya majelis etikKita
kekeluargaan, biasanya disindir saja sudah mengerti," tukasnya.
Saat ini bagi angota DPR kata Prabowo lebih baik mengurungkan niatnya berangkat ke luar negeri dan memperbanyak kunjungan ke daerah menyerap aspirasi masyarakat"Tahun pertama boleh tahun kedua gaKalau mau studi banding ke daerah-daerah," katanya(awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Studi Banding DPR Tak Masuk Akal
Redaktur : Tim Redaksi