Studi Banding DPR Tak Masuk Akal

Jumat, 29 Oktober 2010 – 20:32 WIB

JAKARTA - Pengamat Politik dari Reform Institute, Yudi Latief menilai DPR tidak mengerti asas kebijakan publik terkait seringnya kunjungan kerja ke luar negeri.  Menurutnya, kebijakan kunjungan kerja melanggar asas efisiensi anggaran dan keadilan

"Sekarang mereka (DPR) justru pada titik tidak paham dan kemudian mengembangkan suatu kebijakan studi banding yang tidak memenuhi asas reasonable

BACA JUGA: Tujuh Parpol akan Bergabung ke Gerindra

Itu yang nggak bisa diterima oleh akal sehat," katanya.

Tidak masuk akalnya kebijakan studi banding, kata Yudi, bisa dilihat dari negara-negara tujuan studi banding
"Bagaimana studi banding belajar etika ke Yunani? Sebuah negara yang bangkrut, kan nggak masuk akal

BACA JUGA: DPD Terus Suarakan Amandemen UUD

Bagaimana studi banding rumah susun ke Itali yang tidak memiliki banyak rumah susun
Ini yang harus menjadi hukum pertama dalam membuat keputusan dan kebijakan," ucapnya.

Tentang kunker DPR yang melanggar asas efisiensi anggaran, Yudi beralasan, DPR seharusnya tidak perlu berangkat ke luar negeri dalam rombongan besar karena materi yang dicari dalam studi banding bisa didapatkan lewat internet yang jauh lebih menghemat anggaran

BACA JUGA: Hatta Larang Kader PAN Kunker Manca Negara



"Apa tepat mengirimkan anggota DPR yang banyak untuk studi banding yang hanya dua hari? Mereka bisa dapat apa? Apa itu nggak bisa lewat internet?" cetusnya.

Yang tidak kalah penting, lanjut Yudi, adalah dilanggarnya asas keadilanPasalnya dengan anggaran kunjungan kerja baik untuk eksekutif maupun legislatif yang mencapai Rp 19,6 triliun per tahun, maka sama saja hal itu menciderai keadilan bagi rakyat.

"Bayangkan sekarang anggaran kunjungan itu dari eksekutif dan legislatif Rp 19,6 Triliun per tahunDuit sebanyak itu kalau digunakan untuk keperluan keadilan rakyat, bisa  membangun infrastruktur yang luar biasa," katanya

Sehubungan dengan itu, Yudi berharap agar DPR dalam merumuskan kebijakan benar-benar memahami asas kebijakan publikKarena itu, Yudi juga meminta DPR melakukan moratorium (jeda) kunjungan keluar negeri dan lebih mengendepankan kepentingan rakyat.(awa/jpnn)



 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Faksi-Faksi di PD Terus Bergesekan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler