JAKARTA – Pasangan capres/cawapres benar-benar tak ingin mensia-siakan dukungan dari pemilihKalangan pelajar dan mahasiswa pun digarap demi mendulang dukungan di pilpres 8 Juli mendatang.
Salah satu kubu yang rajing menggalang dukungan dari pelajar dan mahasiswa adalah pasangan Megawati-Prabowo
BACA JUGA: Din Syamsudin Sayangkan Black Campaign
Dengan disaksikan ribuan pelajar, mahasiswa dan pemuda, cawapres Prabowo Subianto menandatangani kontrak politik yang isinya kesepakatan pasangan capres-cawapres Megawati-Prabowo untuk mencabut UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang dianggap merugikan rakyat.Penandatanganan kontrak pilitik itu dilakukan Prabowo di Depok, Jawa Barat, Rabu (10/6)
BACA JUGA: Besok, Kampanye Terbuka Dimulai
9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang dianggap merugikan rakyat.Dalam acara itu Prabowo menyatakan, konsep UU BHP telah menggiring komersialisasi pendidikan sehingga biaya untuk pendidikan semakin mahal
Karenanya putra begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo ini menegaskan baha jiak terpilih kelak akan menciptakan pendidikan murah namun tetap berkualitas
BACA JUGA: Dibangun Megawati, Diresmikan SBY
“Pendidikan murah dan berkualitas hingga SLTA bagi keluarga miskin, bukan hanya milik sekolah negeriSekolah gratis hanya untuk sekolah negeri,” imbuhnyaAcara kontrak politik tersebut dihadiri perwakilan dari enam perguruan tinggi yakni Universitas Kristen Indonesia (UKI), Universitas Pembangunan Nasional (UPN), STIE Dharma Bumiputra, Universitas Nasional, semuanya dari Jakarta, serta UIN Alauddin MakassarAda juga perwakilan dari pelajar yakni SMK di daerah Depok, pengamen jalanan dan pedagang kaki limaPrabowo sempat mendengarkan keluhan-keluhan mereka.
Perwakilan mahasiswa dari UIN dan UKI mempersoalkan diterapkannya UU BHP pada akhir 2008 yang dianggapnya merupakan bentuk komersialisasi pendidikan. Karena itu, mereka meminta jika Mega-Prabowo berkuasa segera mencabut UU BHPSalah satu wakil pelajar SMK, Bangun Satriadinata mempersoalkan iklan pemerintah tentang sekolah gratis yang ternyata tidak benar-benar gratisKarena tetap saja ada biaya pendidikan yang harus tetap ditanggung pelajar yang cukup berat bagi orang tua murid
Dalam kesempatan yang sama, pengamen jalanan sekaligus ketua pedagang kaki lima (PKL) terminal Depok, Rahman Tito mengungkapkan tindakan penggusuran yang sering dialami pedagang kecil di daerahnyaDia pun selalu memasang badan utk menghadapi penggusuran di daerahnya“Saya berharap tidak ada lagi penggusuran terhadap PKLJangan sampai Perda mengalahkan hak hidup pedagang kecil,” tuturnya dihadapan Prabowo
Kontrak politik tentang pencabutan UU BHP tersebut rencananya juga akan disosialisasikan dan ditindaklanjuti dengan BEM seluruh Indonesia pada 16 Juni 2009 nanti.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tim JK-Win Tantang Debat Bertema HAM
Redaktur : Tim Redaksi