jpnn.com - JAKARTA - Istana Negara enggan menanggapi lebih jauh pernyataan capres Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut terjadi kebocoran anggaran negara hingga Rp 1.000 triliun beberapa tahun terakhir ini.
Pernyataan ini diungkapkan Prabowo saat mengikuti debat capres di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan, Minggu (15/6) malam.
BACA JUGA: Dorong Istana Polisikan Staf Pembuat Obor Rakyat
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmanzah menyatakan kebocoran itu seharusnya ditanyakan pada penegak hukum. Salah satunya pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kalau enggak salah Pak Prabowo sampaikan sumber dari KPK, mungkin ada baiknya ditanyakan KPK. Kalau KPK kan sebut Rp 7.200 triliun, kalau pemerintah sendiri saya enggak tahu, mungkin teman-teman di Kemenkeu dan Kejaksaan akan lebih paham," ujar Firmanzah saat dihubungi Senin, (16/6).
BACA JUGA: KPK Lakukan Penggeledahan Terkait Kasus Wako Palembang dan Istrinya
Menurutnya, selama ini pemerintah sudah sering melakukan komunikasi dengan kementerian-kementerian teknis agar bisa mengontrol keuangan negara dan memaksimalkan pendapat dalam negeri.
Selain itu, sektor pajak, ujarnya, juga terus ditingkatkan agar bisa menambah pendapatan negara. Sementara itu penegak hukum, lanjutnya, bertugas untuk menelusuri jika memang ada dugaan kebocoran.
BACA JUGA: Melani Berharap Prabowo-Titiek Soeharto Bisa Rujuk
"Intinya, kita semua pemerintah sekarang Kejaksaan, Kepolisian, KPK terus meminimalkan kebocoran itu. Baik dari sisi pajak yang belom tercollect itu juga harusnya jadi pendapatan negara," tandas Firmanzah. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Jerat Wako Palembang dan Istri Jadi Tersangka Korupsi
Redaktur : Tim Redaksi