jpnn.com, JAKARTA - Kepengurusan PB PGRI diguncang prahara. Namun, posisi Unifah Rosyidi makin kuat dan seng ada lawan (tidak ada lawan).
Seluruh pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) provinsi, kabupaten/kota makin solid mendukung kepemimpinan Bu Uni, sapaan Unifah sebagai ketum PB PGRI.
BACA JUGA: Muncul Mosi Tak Percaya, Tim Sembilan Minta Dewan Pembina PGRI Turun Tangan
"Adanya guncangan dari dalam tubuh PGRI oleh segelintir orang yang melakukan pemufakatan jahat akhirnya bisa diadang. Semua pengurus PGRI dari pusat hingga kabupaten/kota solid mendukung Bu Uni sebagai ketum PB PGRI," kata Ketua Departemen Kominfo PB PGRI Wijaya dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (17/6).
Menyikapi manuver segelintir oknum pengurus PGRI yang mengatasnamakan provinsi dan berupaya menyoroti jalannya kepemimpinan di PB PGRI (18 oknum pengurus provinsi dan 9 oknum pengurus besar), maka PB PGRI menegaskan 7 poin penting sebagai berikut:
BACA JUGA: Ganjar Diserbu Warga saat Fun Walk di Bali, Ini yang Terjadi
1. Belasan ketua PGRI provinsi sudah mengklarifikasi dan menyatakan bahwa nama-nama mereka sudah dicatut sebagai bagian dari yang menyatakan mosi.
Daerah yang menyatakan bahwa mereka tidak menjadi bagian mosi dan tetap mendukung kepemimpinan yang sah di antaranya: Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, DKI Jakarta, Jambi, Lampung, Kepulauan Riau, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Kabupaten Bau-bau Sulawesi Tenggara.
BACA JUGA: 320 Guru Honorer Diangkat jadi PPPK, Wali Kota Cirebon Berpesan Begini
"DIY dan NTT itu bukan dihadiri ketua dan merupakan pernyataan pribadi," tegas Wijaya.
2. Adapun istilah mosi yang dikeluarkan tidak dikenal dalam organisasi PGRI, dan kami anggap lebih terkait dengan dinamika kontestasi politik menjelang Kongres PGRI XXIII dan menunjukkan tanda ketidaksabaran dari oknum-oknum yang ingin tampil bersaing dalam suksesi kepemimpinan PGRI.
"Mereka belum menyadari bahwa syahwat yang tidak terkendali dan meledak-ledak ke luar ini juga berpotensi menjatuhkan muruah serta memecah belah organisasi," tambah Catur Nurrochman Oktavian, salah satu pengurus PB PGRI.
3. Mereka yang melakukan mosi tidak percaya tersebut mendapat reaksi yang negatif dan tuntutan dari pengurus kabupaten/kota di wilayahnya karena tidak melalui forum resmi organisasi yang melibatkan pengurus kab/kota.
4. Pernyataan 9 oknum Pengurus Besar yang menyebut dirinya tim 9 adalah bentuk indisipliner organisasi dan tidak mematuhi mekanisme organisasi yang berlaku. Sebagian besar bagian dari tim 9 adalah mereka yang jarang dan hampir tidak pernah hadir dalam rapat-rapat pleno dan forum-forum kegiatan resmi organisasi.
5. Statement bernada provokatif yang beredar di publik melalui media sosial menyebutkan bahwa akan ada sekelompok orang ingin merebut Gedung Guru Indonesia kantor Pengurus Besar merupakan bentuk tindakan premanisme yang berpotensi melanggar hukum dan kami akan koordinasikan dengan pihak berwenang untuk menindak dan mengambil langkah selanjutnya.
6. Kami meminta pengurus daerah tetap tenang dan mematuhi mekanisme organisasi yang berlaku dan segera melakukan langkah konsolidasi menyatukan langkah sikap untuk melawan segala manuver kelompok-kelompok yang akan meruntuhkan wibawa organisasi
7. Dengan penuh keyakinan kami menegaskan bahwasanya PGRI di PB dan Daerah masih tetap setia, solid, dan mendukung kepemimpinan Ketua Umum yang sah Prof. Dr. Hj. Unifah Rosyidi, M.Pd. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Mesyia Muhammad