JAKARTA -- Berbeda dengan Ketua DPR RI Marzuki Alie, Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung, menilai keberadaan Pos Pengaduan Praktek Mafia Anggaran (Pos P2 MA), positifDia menegaskan, jangan malah merasa keberadaan Pos P2 MA itu membuat terjadinya perseteruan antar lembaga.
"Itu untuk pengawasan dan juga mendapat masukan hal yang berkaitan Badan Anggaran
BACA JUGA: Sengketa Pilkada Mesuji Disarankan Dibawa ke MK
Bagaimana pun persoalan Badan Anggaran merupakan permasalahan serius, karena menyangkut kehidupan masyarakat," tegas Pram, kepada pers, Senin (3/10), di Jakarta."Kalau ada orang perorang atau lembaga membuka pengaduan, menurut saya hal positif
Dijelaskan Pram, penyusunan Banggar harus mendapat perhatian
BACA JUGA: Demokrat Usung Dada Jadi Cagub
Bukan hanya oleh Banggar atau pemerintah yang menyusun ituBACA JUGA: Anas: Nama yang Direshuffle Sudah Dikantongi SBY
"Supaya tidak terjadi kebocoran selama ini dan ditengarai masih akan terjadi lagi," tegasnyaKembali Pram menegaskan, kalau Pos P2 MA itu bersifat inisiatif pribadi tidak punya kekuataan apa-apaMenurutnya, beda kalau secara resmi bila dibentuk oleh lembaga DPD
"Kalau orang perorangan bisa ditindaklanjuti atau tidak, tergantung orangnya (mau menindaklanjuti atau tidak)," ungkap Pram.
Meski demikian, Pram mengatakan, kalau misalnya ada data baru yang didapat dari Pos P2 MA, maka akan bermanfaat tidak hanya bagi Banggar saja, tapi, juga bagi DPR.
"Tergantung ditindaklanjut kemana Kalau lembaganya adalah DPD, mempunyai kewenangan memberi masukanTapi, karena ini perorangan, sifatnya perorangan seperti pengaduan masyarakat lainnya yang diteruskan ke DPR," tuntas Pram(Boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terima Suap, Calon Bupati Minta KPU Buton Ditangkap
Redaktur : Tim Redaksi