jpnn.com - JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, berkomitmen memajukan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Jakarta.
Pramono yang berpasangan dengan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, itu akan menyiapkan dana hibah Rp 300 miliar untuk membantu pelaku UMKM di Jakarta.
BACA JUGA: 3 Cagub NTB Ungkap Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Guru Honorer
"Saya akan mengalokasikan dari dana APBD yang ada untuk hibah bagi UMKM sebesar Rp 300 miliar," kata Pramono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (25/10).
Hal itu diungkapkan Pramono saat menjawab pertanyaan seorang warga yang menanyakan program bagi UMKM saat berdialog dengan warga rumah susun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (24/10).
BACA JUGA: Punya Elektabilitas Tertinggi Berdasarkan Survei LSI, Pramono Bilang BeginiÂ
Mantan sekretaris jenderal PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa masalah utama yang dialami pelaku UMKM, yakni soal modal.
Pramono menegaskan UMKM merupakan penopang ekonomi Jakarta. Karena UMKM inilah, Pemerintah Indonesia bisa bertahan hidup saat dilanda pandemi Covid-19 lalu.
BACA JUGA: Survei LSI, Pramono-Rano Menyalip Ridwan Kamil-Suswono ke Urutan Pertama
"Waktu itu saya masih jadi menteri sehingga itulah yang menyelamatkan pertumbuhan ekonomi kita," ungkap mantan menteri sekretaris kabinet itu.
Namun, Pramono mengatakan karena dana tersebut bersifat hibah, maka harus dipertanggungjawabkan.
Sebab, ini bagian dari perputaran untuk membantu dan menstimulasi agar warga UMKM yang membutuhkan ada perlindungan dari pemerintah.
Dana hibah tersebut diperuntukkan bagi UMKM menengah ke bawah.
"Ini, kan UMKM yang menengah. Sebenarnya mereka masih bisa bertahan, tetapi memang fasilitas, promosi dan sebagainya harus dibantu oleh pemerintah Jakarta. Dan saya akan lakukan kalau saya (terpilih) sebagai gubernur," katanya.
Selain itu, Pramono menyadari bahwa kemajuan digitalisasi tidak bisa dihindari dan sudah hampir masuk ke semua sektor, termasuk UMKM.
Meski mendukung pengembangan UMKM secara digital, Pramono mengatakan harus ada perilaku yang adil terhadap para pelaku usaha bagi pelaku usaha tradisional maupun yang secara daring (online).
"Harus ada pengaturan yang jelas," tegasnya.
Pramono juga mengungkapkan, banyak pedagang di Blok A Pasar Tanah Abang yang mengeluhkan penurunan omzet hingga 50 persen. Mereka mengharapkan pemerintah agar dapat membantu memfasilitasi tempat ini supaya menjadi menarik.
Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan pemerintah pusat sudah seharusnya duduk bersama untuk membuat regulasi yang mengatur tentang digitalisasi. Karena, menurut pengalamannya, ketika diputuskan di sidang kabinet praktik di lapangannya berbeda.
"Dan itulah yang mungkin menjadi hal yang dulu tidak saya ketahui dengan tadi berkomunikasi, menanyakan, dan sebagainya akhirnya saya tahu," kata Pram, panggilan akrab Pramono Anung. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi