jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Pramono Anung membantah wacana menteri di kabinet Joko Widodo tidak rangkap jabatan di partai politik, sebagai sikap antipartai politik dari Jokowi.
"Substansinya, orang yang duduk di pemerintahan tidak mesti melulu merangkap jabatan di partai politik," kata Pramono Anung, di Jakarta, Selasa (12/8).
BACA JUGA: Jaksa Belum Sentuh Petinggi Kemenkop dan UKM
Dijelaskannya, Jokowi adalah presiden terpilih pertama yang tidak memiliki kontrol terhadap parpol. "Itu kan kewenangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam penyusunan kabinet. Saya lebih membicarakan persoalan gagasannya. Gagasan ini genuine dan membangun tradisi baru yang selama ini belum ada," ujarnya.
Jokowi lanjutnya, menginginkan para menterinya bisa bekerja penuh di eksekutif tanpa merangkap di parpol. "Dengan latar belakangnya yang bukan dari pengurus teras parpol, memberikan status kalau Gubernur DKI itu tidak punya kontrol terhadap parpol. Hal ini menjadi contoh dan beda jika dibandingkan dengan era presiden sebelumnya," ujar Pramono.
BACA JUGA: Sikap Kesusu KPU Tetapkan Hasil Pilpres Bikin Curiga
"Lihat sejarah, Bung Karno waktu itu dengan TNI, Pak Harto dengan Golkar, Pak Habibie dengan Golkar. Kemudian Gus Dur dengan PKB, Bu Mega dengan PDIP, Pak SBY dengan Demokrat. Ini baru pertama kali Jokowi tidak punya kontrol terhadap parpol," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Tak Sesuai Visi, Wiranto Pecat 3 Pendiri Hanura
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jimly: Indonesia Buktikan Agama dan Demokrasi Sejalan
Redaktur : Tim Redaksi