jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo menyatakan bahwa produk undang-undang yang saat ini dipakai sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemilu legislatif (pileg) telah terbukti menjadi pemicu semakin mahalnya biaya demokrasi. Ia bahkan khawatir calon anggota legislatif (caleg) yang terpilih bukan karena kualitas tapi karena kekuatan uang.
"Pemilu kita hari ini menjadi sangat mahal dan pragmatis. Kalau regulasi pemilu yang saat ini dipakai tidak diperbaiki, demokrasi kita akan dibajak oleh yang punya uang," kata Pramono di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (17/3).
BACA JUGA: KPU Khawatir Aksi Pembakaran Menjalar
Lebih lanjut Pramono mencontohkan beberapa pimpinan DPR yang juga maju lagi sebagai caleg namun diperkirakan tidak terpilih lagi karena tak mau bagi-bagi uang untuk membeli suara pemilih. Padahal, lanjutnya, pimpinan DPR yang juga caleg itu punya kapabilitas sebagai wakil rakyat.
Karenanya Pramono menyatakan, kalau DPR dan pemerintah periode 2014-2019 tidak cermat dan hati-hati dalam merumuskan regulasi pemilu, maka bisa dipastikan DPR bukan berisi para politisi kapabel dan berintegritas. Ia khawatir orang-orang tajir yang terpilih jadi wakil rakyat karena menyogok pemilih akan membajak demokrasi.
BACA JUGA: KPU: Tak Ada Pencoblosan Ulang di Dua Kecamatan di Donggala
Pramono menambahkan, dirinya pernah menulis disertasi untuk program doktoral tentang membangun sistem pemilu agar biayanya tidak mahal. "Kalau seperti ini pemilunya, saya khawatir ruang parkir DPR tidak mencukupi karena akan dipenuhi mobil mewah yang dikendarai anggota DPR yang berduit banyak," ujarnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Pertanyakan Kematangan Suryadharma Berpolitik
BACA ARTIKEL LAINNYA... Andai Jokowi Presiden, PDIP Tak Khawatir Diganggu Parlemen
Redaktur : Tim Redaksi