jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menilai langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ugal-ugalan dalam melaksanakan Formula E.
Hal ini disampaikan pria yang akrab disapa Pras itu kepada penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (8/2).
BACA JUGA: BCL dan Ariel NOAH Pakai Baju Senada, Robby Purba Meledek Begini, Cihui!
Kepada penyelidik, Pras menyampaikan keterangannya mengenai dugaan rasuah dalam ajang balap mobil listrik itu.
"Menyampaikan hari ini seputaran permasalahan penganggaran daripada Formula E," kata dia usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan.
BACA JUGA: Giliran Prasetyo Edi Diperiksa KPK Soal Formula E
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan Anies bersama jajarannya meminta dana untuk penyelenggara Formula E sebelum pembahasan anggaran rampung.
Pras menganggap cara Anies itu tidak sesuai dengan pemerintahan yang baik.
BACA JUGA: Datangi KPK, Ketua DPRD Edi Marsudi Bawa Satu Bundel Dokumen Terkait Formula E
"Jadi ada anggaran yang sebelum menjadi Perda APBD itu sudah diijon kepada Bank DKI senilai Rp 180 miliar," ujar Pras.
Pras menyebut permintaan dana itu melanggar aturan. Sebab, penggunaan dana harusnya dilakukan setelah aturan rampung.
"Dalam perundang-undangan setelah menjadi Perda, APBD, baru itu bisa dilakukan. Ini kan enggak, tanpa konfirmasi kami, dia langsung berbuat sendiri," ujar Pras.
Prasetyo menyebut permintaan dana itu sebagai komitmen fee penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Menurutnya, kesepakatan itu dibuat sepihak oleh Anies Baswedan.
"Karena saya juga tidak diberi tahu oleh Pak Gubernur," tegas Pras.
Seperti diketahui, KPK tengah menyelidiki kasus dugaan rasuah pelaksanaan Formula E.
Lembaga antirasuah terus memanggil sejumlah saksi untuk mengungkap kasus tersebut. (tan/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : Yessy
Reporter : Fathan Sinaga