jpnn.com - JAKARTA - Kalangan DPR mengkritik penunjukkan Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo yang tak melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi.
Namun, Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku tak mempersoalkan itu. "Itu hak prerogatif presiden. Tanya pada Pak Presiden," kata Prasetyo kepada wartawan di Kejagung, Jumat (21/11).
BACA JUGA: Ini 3 Menteri yang Mangkir Diundang DPR
Dia pun mengaku siap kalau sekarang PPATK dan KPK melakukan pengecekan. "Sekarang mau dicek, silahkan saja. Tidak ada masalah kan?" ungkapnya.
Prasetyo pun menanggapi santai soal keraguan sejumlah kalangan akan independensinya karena sebelumnya merupakan seorang politikus. Bagi Prasetyo, tidak ada salahnya berpolitik.
BACA JUGA: DPR Tantang Jokowi Tuntaskan Konflik TNI-Polri
"Apakah salah politisi itu menjadi pejabat publik? Saya tanya balik, salah gak? Tidak ada larangan kan. Yang penting manusianya seperti apa?" kata Prasetyo.
Bahkan, ia menyatakan, semua pejabat publik tentu ada afliasi politiknya. Tapi, ketika negara dan bangsa memanggil, kepentingan yang lain harus ditinggalkan.
BACA JUGA: Kartu Sakti Jokowi Tak Berguna di Papua
"Tidak ada larangan (berpolitik). Alangkah sialnya orang yang berpolitik tidak boleh apa-apa," ungkap Prasetyo.
Dia pun mengaku siap dievaluasi. Yang jelas, kata dia, semuanya terbuka dan transparan. "Saya hanya bertanggungjawab kepada Presiden," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... ‎KPK Apresiasi Keinginan Jaksa Agung Baru Berantas Korupsi
Redaktur : Tim Redaksi