jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku mendapat perintah penting dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.
Sri Mulyani menyebutkan presiden memerintahkan jajarannya untuk menjaga defisit APBN tahun depan berada di bawah tiga persen dari produk domestik bruto (PDB).
BACA JUGA: Sri Mulyani: Perekonomian Sudah Mencapai Pra-Pandemi Covid-19
Hal itu disampaikan Presiden saat memimpin sidang kabinet paripurna tentang Nota Keuangan dan Rencana APBN 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/8).
"Presiden tadi menyampaikan defisit APBN harus di bawah 3 persen dan dijaga sisi sustainabilitasnya," kata Sri Mulyani dalam keterangan pers selepas sidang kabinet paripurna.
BACA JUGA: Kemenkeu Kembali Raih Opini WTP atas LK BA015, Sri Mulyani Sampaikan Sebuah Harapan
Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan pihaknya akan segera bergerak.
Pemerintah akan berusaha menyisir aspek belanja negara yang tetap mendukung prioritas nasional.
BACA JUGA: Menkeu Sri Mulyani Punya Kabar Baik, Angin Surga Banget
Adapun pada 2023 agenda prioritas nasional meliputi penguatan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur termasuk ibu kota negara (IKN) Nusantara, dan juga penyelenggaraan pemilihan umum yang harus mendapatkan prioritas dari sisi anggaran.
"Kami akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional dan juga dari sisi pembiayaan, seperti akumulasi dana abadi pendidikan yang akan dikelola sebagai warisan generasi yang akan datang, maupun mekanisme shock absorber," katanya.
Menurut Bendahara Negara, secara keseluruhan belanja kementerian dan lembaga pada 2023 akan mencapai kisaran Rp 993 triliun dengan fokus utama pada program-program nasional di atas.
"Instruksi Bapak Presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek. Jadi jangan sampai ada proyek baru yang tidak selesai pada akhir tahun atau 2024, dan untuk mendukung tahapan pemilu," ujar Sri Mulyani.
Pemerintah secara berkesinambungan menekan defisit APBN yang sempat mencapai Rp 947,70 triliun atau setara 6,14 persen dari PDB pada 2020.
Angka itu bisa ditekan menjadi Rp 783,7 triliun pada 2021 atau setara 4,65 persen terhadap PDB.
Di sisi lain, defisit APBN 2022, Sri Mulyani pada awal Juli lalu sempat menyampaikan optimisme pemerintah yang memproyeksikan angka 3,92 persen terhadap PDB.
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul