Presiden dan Menkes Diminta Bantu Prita

Rabu, 03 Juni 2009 – 11:06 WIB
KORBAN AROGANSI RUMAH SAKIT- Prita Mulyasari kini ditahan di LP Wanita Tangerang karena dituduh telah melakukan pencemaran nama baik terhadap rumah Sakit Omni Hospital, Alam Sutra, Serpong, Kota Tangerang Selatan. Ia dianggap melakukan tindak pidana setelah menulis email yang berisi keluhan pelayanan rumah sakit itu yang dinilai buruk. Prita menjadi tahanan LP Wanita sejak 13 Mei hingga 1 Juni 2009.Namun diperpanjang hingga 23 Juni untuk menunggu proses hukumnya. Nampak Prita sedang mendapat support dari suami dan dari Komnas HAM di LP Wanita, Selasa (2/6). Foto: IRAWAN A/TANGSEL POS
JAKARTA- Ditahannya Prita Mulyasari (32) warga Villa Melati Residence Serpong, Tangerang Selatan akibat diadukan pencemaran nama baik oleh Rumah Sakit Omni International Alam Sutera, terus mendapat simpati masyarakat.

Betapa tidak,  Prita yang memiliki anak masing-masing 3 tahun dan 1 tahun 3 bulan tersebut hanya mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit Omni International Alam Sutera (dikelola oleh PT Sarana Mediatama International) yang dialaminyaKeluhan Prita sebenarnya adalah  pengalaman pribadinya sendiri ketika berobat di rumah sakit internasional tersebut

BACA JUGA: Istri JK-Wiranto jadi Merek Jilbab

Namun karena merasa dipingpong dan tidak mendapat jawaban yang memuaskan soal penyakitnya, Prita kemudian mengirimkan email kepada sahabatnya, yang kemudian menyebar luas di berbagai mailing list.

Pihak rumah sakit rupanya marah dan mengadukan masalah ini kepada pihak yang berwajib
Akibatnya Prita yang masih menyusui anaknya itu dijebloskan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tangerang, sejak pertengahan Mei 2009.

Barata Nagaria, Koordinator Solidaritas Anti Kriminalisasi Pasien Indonesia (SAKPI) kepada JPNN menegaskan bahwa pihaknya meminta kepada presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menkes Prof DR Siti Fadilah Supari turun tangan menangani persoalan rakyat ini.
 
"Bahkan jika perlu, para aktifis konsumen, aktifis perempuan dan anak, serta lembaga bantuan hukum untuk rakyat segera melakukan koordinasi dan komunike bersama untuk menuntaskan persoalan ini secara lebih adil dan  lebih beradab," tulis Barata Nagaria dalam siaran pers yang dikirimkan kepada JPNN.(fuz/JPNN)

BACA JUGA: Mantan Dirjen Otda jadi Tahanan KPK

BACA JUGA: DPR Panggil Menlu dan Dubes Ri di Malaysia

BACA ARTIKEL LAINNYA... Purnomo Kecewa dengan Exxon Cepu


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler