Presiden Diminta Evaluasi Kinerja BPN

Joyo Winoto Dinilai Gagal Mengawal Reformasi Agraria

Rabu, 18 November 2009 – 18:29 WIB

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam program 100 hari pertama pemerintahannya diminta melakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN)Menurut anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahterah (PKS), Mahfudz Siddiq, program reformasi agraria yang dicanangkan SBY pada periode pertama pemerintahannya ternyata tidak berjalan baik.

Menurut Mahfudz, program SBY soal reformasi agraria itu ternyata tidak diterjemahkan dengan baik oleh BPN

BACA JUGA: Komisi III DPR tak Kompak

"BPN seharusnya bisa melakukan fungsi rutinnya, seperti pemetaan tanah dan memperjelas status kepemilikan atas tanah
Namun hingga saat ini banyak kasus pertanahan yang belum diselesaikan," ujar Mahfudz di Jakarta, Rabu (18/11).

Menurut Mahfudz, evaluasi terhadap BPN itu juga termasuk dalam hal personil yang duduk di BPN

BACA JUGA: Jemaah Sengsara, Dirjen Haji Diminta Mundur

Mahfudz menilai Kepala BPN Joyo Winoto tidak menunjukkan prestasi dalam program reformasi agraria


Mantan Ketua Fraksi PKS di DPR ini menegaskan, sebaiknya Presiden juga mulai melihat-lihat figur yang dapat dipercaya untuk menangani persoalan reformasi agraria

BACA JUGA: EE Mangindaan-Taufik Effendi Ibarat Ali Bin Ali

“BPN tidak banyak prestasinya, bahkan jalan di tempatPresiden SBY sebaiknya mencari figur baru yang mampu memimpin BPN untuk menjalankan program reformasi agraria,” cetusnya.

Sedangkan mantan wakil Ketua Komisi II DPR periode 2004-2009, Sayuti Asyathri, menilai BPN teah gagal menjalankan program yang banyak dinanti masyarakat luas itu"Program reformasi agraria bisa dianggap gagal diimplementasikanBPN tidak bisa mengimplementasikan gagasan mulia Presiden SBY," ulas Sayuti.

Ia mencontohkan, sampai saat ini saja BPN seolah belum berhasil memperjelas peta pertanahan nasional maupun status kepemilikan atas tanah"Hal utama yang harus dilakukan adalah pembuatan peta pertanahan nasional dan memperjelas status kepemilikan tanahKarena ini yang menjadi dasar untuk berbicara bagaimana membagikan tanah kepada orang miskin,” katanya.

Sedangkan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Ida Fauziah, menyatakan bahwa dalam rapat kerja dengan Kepala BPN Joyo Winoto yang jadwalnya kini masih dijadwalkan Sekretariat komisi II DPR, dirinya akan menanyakan hasil pelaksanaan program reformasi agraria“Kita ingin tahu sejauhmana capaiannyaKalau ada kendala, kita ingin tahu apa saja?" ucapnya.

Meski demikian Ida tidak mau memberikan penilaian apakah program reformasi agraria gagal atau berhasilAlasannya, BPN belum memberikan paparan hasil pelaksanaan reformasi agraria.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mangindaan Akui Ada Mafia CPNS Gentayangan


Redaktur : Antoni

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler