Presiden Jangan Terlalu Banyak Basa-basi

JAKARTA – Ketua alumni pasca sarjana (S-2) Universitas Indonesia, Agun Gunandjar Sudarsa, menilai penegakan hukum di Indonesia kian terpurukMenurutnya, upaya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengubah keadaan tak banyak membawa perubahan

BACA JUGA: KPK Diminta tak Takut Tekanan Politisi

Justru sebaliknya, yang terjadi adalah pelemahan terhadap hukum karena kuatnya berbagai kepentingan“Itulah cermin penegakan hukum di Indonesia sehingga jangan berharap hukum bisa menjadi sandaran, melindungi apalagi mengayomi rakyat pencari keadilan,” kata Agun, di Jakarta, Minggu (30/1).

Untuk melihat kondisi penegakan hukum Indonesia, pada 2 Februari 2011 nanti akan digelar diskusi reformasi penegakan hukum di Hotel Sultan, Jakarta

BACA JUGA: JK Masih Percaya Independensi KPK

Diskusi itu akan menampilkan Prof Ronny Nitibaskara, Prof Muhammad Mustofa, Mas Achmad Santosa, Rudi Satriyo dan Paulus WirutomoAcara akan dipandu Kriminolog UI, Adrianus Meliala.

Lebih lanjut, Agun mengatakan, reformasi saat ini disikapi secara salah

BACA JUGA: Belum Ditahan Bukan Karena Pindah Demokrat

Akibatnya terjadi benturan antara norma lama yang belum selesai dipahami dengan norma baru yang belum dimengerti“Dalam kondisi ini mestinya dibutuhkan pemimpin yang kuat, tegas dan bernyaliTanpa itu kepemimpinan tidak akan ada hasilnya, reformasi tak bunyiApalagi kalau hanya mengedepankan popularitas.”

Melalui diskusi yang akan digelar ini, Agun dan juga semua alumni Pascasarjana Kriminologi (S-2) UI mengingatkan semua pihak,khususnya pemerintah, agar mengambil langkah-langkah kongrit dan berani“Presiden harus cepat sadar bahwa reformasi hukum saat ini belum memberi manfaat bagi rakyat,” tambahnya“Sangat penting peran langsung presiden, tanpa harus basa-basi, apalagi kahwatir disebut intervensi,” pungkasnya.(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Akui Kesenjangan Gaji Aparat Terlalu Tinggi