jpnn.com, JAKARTA - Sempat beredar sejumlah nama kandidat Gubernur Bank Indonesia (BI) pengganti Agus Martowardojo yang berakhir masa jabatannya pada Mei 2018.
Diantaranya Mantan Menkeu Chatib Basri, Menteri PPN /Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Deputi Gubernur Senior BI Perry Warjiyo.
BACA JUGA: PDIP Umumkan Jokowi Capres Lagi via Medsos, Ini Alasannya
Namun, Presiden Jokowi tampaknya hanya mengajukan satu nama atau calon tunggal pada DPR. Kandidat tunggal tersebut adalah Perry Warjiyo.
Pengajuan calon tunggal tersebut dibenarkan oleh Komisi XI DPR RI. "Betul,” kata Anggota Komisi XI dari fraksi PDIP Hendrawan Supratikno pada Jawa Pos, Sabtu (24/2).
BACA JUGA: Beda SBY dan Jokowi saat Harus Keluarkan Perppu
Hendrawan melanjutkan, setelah usulan tersebut diterima, maka akan dilakukan uji kelayakan atau fit and proper test bagi calon yang diajukan Presiden tersebut.
"Komisi XI pada waktunya akan melakukan fit and proper test," lanjutnya. Namun, dia menekankan bahwa persetujuan DPR terkait calon tunggal tersebut bergantung dari kesepakatan anggota dewan.
BACA JUGA: Tabanan Catat Rekor Pembagian Sertifikat untuk Rakyat
"Tapi Tentunya tergantung dari komunikasi dan koordinasi antarfraksi atau antarpoksi. Mestinya surat sudah sampai ke DPR untuk pada saatnya disampaikan dalam Rapat Paripurna, "jelasnya.
Namun, Hendrawan belum bersedia mengungkapkan siapa calon tunggal tersebut. Senada dengan Hendrawan, Anggota Komisi XI DPR dari fraksi Golkar Misbakhun juga enggan menyebutkan satu calon pilihan Jokowi tersebut.
" Saya tidak bisa memberikan konfirmasi soal nama calon dan berapa jumlah calon Gubernur BI karena surat Presiden ke DPR bersifat Rahasia," tegasnya pada Jawa Pos.
Namun, Misbakhun menegaskan bahwa pihaknya dalam hal ini fraksi golkar dipastikan akan menerima usulan calon Gubernur BI yang diajukan presiden.
"Kalau Pak Presiden Jokowi sudah memutuskan maka saya dari Fraksi Golkar pasti mengamankan pilihan Presiden tersebut," tegasnya.
Ekonom Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih mengatakan, Perry Warjiyo merupakan sosok yang cukup senior dan berpengalaman bekerja di BI saat situasi ekonomi sedang rentan. "Beliau selalu hadir ketika krisis, mulai tahun 1997, 1998, 2005, 2007 dan 2008," ujarnya.
Menurut Lana, pelaku pasar tidak mempunyai penilaian khusus terhadap sosok calon gubernur BI secara personal.
Hal itu berbeda dengan pemilihan gubernur Bank Sentral AS (The Federal Reserve), yakni ketika pasar sudah beropini secars spesifik mengenai siapa calon yang hawkish maupun dovish. Namun, pasar lebih melihat kompetensi yang dimiliki.
Menurut Lana, sosok gubernur BI kali ini harus mampu menentukan arah kebijakan, antara pro stabilitas atau pro pertumbuhan.
Selain itu gubernur BI yang baru nantinya juga harus mampu menjaga kepercayaan investor, terutama dari sisi defisit transaksi berjalan.
"Kalau dari dalam negeri kita telah menurunkan suku bunga, apakah dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat dibanding risiko capital reversal (pembalikan dana ke negara-negara maju, red)? Sebab di luar faktor internal, ada faktor eksternal yang tidak bisa kita atur," lanjut Lana.
Lana tidak melihat adanya faktor politis dengan penunjukan calon tunggal kali ini. Sebab, kejadian ini hampir sama seperti ketika Agus D. W. Martowardojo dipilih oleh Presiden SBY pada tahun 2013 lalu.
Di sisi lain, Deputi Gubernur BI Sugeng mengaku internal BI tidak tahu menahu mengenai penunjukan calon gubernur BI. "Saya enggak tahu, kan Pak Jokowi yang lebih tahu," katanya.
Sementara itu, Perry Warjiyo enggan memberikan komentar. Dia sama sekali tidak merespons pesan whatsapp dan tidak mengangkat telepon dari Jawa Pos.
Perry Warjiyo alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Dia kemudian mendapatkan gelar Msc dalam bidang ekonomi moneter dan internasional dari Iowa State University, Ames USA tahun 1989.
Pada 1991 Perry Warjiyo kemudian berhasil meraih gelar Ph.D untuk bidang ekonomi moneter dan internasional dari Universitas yang sama.
Perry merupakan pejabat karir di BI. Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur, Perry menjabat sebagai Asisten Gubernur untuk perumusan kebijakan moneter, makroprudensial dan internasional.
Jabatan tersebut dijalani setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter.
Sebelum itu, Perry sempat menduduki posisi penting sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group. (ken/rin)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Sinergikan Pemenangan Pilkada dan Pileg demi Jokowi
Redaktur & Reporter : Soetomo