jpnn.com, JAKARTA - Setelah rutin mengalami kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) selama puluhan tahun, Indonesia mencatatkan babak baru. Di tengah ancaman perubahan iklim yang dirasakan banyak negara di dunia, karena tahun 2017 disebut sebagai tahun terpanas dalam satu abad, justru menjadi tahun kedua Indonesia dapat menghindari bencana Karhutla dan asap.
Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia selama bertahun-tahun dihadapkan pada bencana Karhutla, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Kegiatan ekonomi terhenti, masyarakat sampai ke negeri tetangga terpapar asap berbahaya, dan lingkungan hidup yang rusak.
BACA JUGA: Ketegasan Menteri Siti Menyikapi Sikap Cuek Trump
Melalui akun media sosial facebook miliknya, Presiden Jokowi menjelaskan pemerintah tidak ingin bencana yang sama terus berulang. Karena itu dilakukan berbagai pembenahan sistem mengantisipasi kebakaran.
''Pemerintah juga menegakkan hukum yang tegas kepada pelaku perusakan lingkungan hidup. Baik berupa sanksi administrasi, perdata sampai pidana,'' tegas Presiden.
BACA JUGA: Menjaga Duyung Hingga Ke Pelosok dari Tradisi Penangkapan
Berdasarkan data Ditjen Penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sepanjang tahun 2015-2017 telah dilakukan 1.444 pengawasan izin lingkungan. Adapun sanksi administratif di periode yang sama, telah dilakukan sebanyak 353 kali. Meliputi tiga sanksi pencabutan izin, 21 sanksi pembekuan izin, 191 sanksi paksaan pemerintantah, 23 sanksi teguran tertulis, dan 115 sanksi berupa surat peringatan.
Adapun total putusan pengadilan yang sudah dinyatakan inkracht untuk ganti kerugian dan pemulihan (perdata), mencapai Rp17,82 Triliun. Sedangkan untuk nilai pengganti kerugian lingkungan di luar pengadilan (PNBP) senilai Rp36,59 miliar. Angka ini menjadi yang terbesar dalam sejarah penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.
BACA JUGA: Di Depan Donald Trump, Jokowi Bilang ASEAN Penting Buat AS
Tidak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan berbagai regulasi perlindungan gambut, memberlakukan siaga darurat dan sistem terpadu penanganan Karhutla dari pusat hingga ke daerah.
''Alhamdulillah, tahun ini kita merasakan perubahan besar. Luas areal karhutla menurun 98 persen dibandingkan Karhutla terbesar tahun 2015,'' kata Presiden Jokowi.
''Bahkan jumlah titik panas tahun ini turun drastis hingga 99 persen dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016,'' jelasnya.
Penanganan Karhutla memang berbeda di era pemerintahan Jokowi-JK. Kementerian yang dipimpin Menteri LHK Siti Nurbaya, mengantisipasi ancaman bencana karhutla dan asap secara serius. Bahkan meski mulai memasuki musim hujan di berbagai wilayah di Indonesia, KLHK tetap mewaspadai Karhutla. Kerja keras tim di lapangan, terbukti berhasil menurunkan jumlah titik api atau hotspot.
''Ini berkat kerjasama banyak pihak. Termasuk TNI, Polri, Pemda, dan masyarakat,'' kata Menteri siti.
Sementara Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan menyampaikan pihaknya tetap mengutamakan kewaspadaan melalui upaya-upaya pencegahan. Diantaranya terus menggiatkan patroli, pengecekan lapangan (groundcheck), dan pemadaman dini oleh Manggala Agni.
“Patroli terpadu terus dilakukan di delapan provinsi rawan dengan mendirikan dan mengaktifkan 300 posko desa dengan jangkauan 1.204 desa rawan karhuta,” jelas Raffles. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Status Karhutla Riau dan Kalsel Resmi Diperpanjang
Redaktur : Tim Redaksi