jpnn.com - JAKARTA – Presiden Joko Widodo terus menggaungkan upaya pemberantasan pungutan liar (pungli).
Usai membentuk satgas Saber Pungli, Presiden Joko Widodo terjun sendiri untuk sosialisasi.
BACA JUGA: Waspada! 18 Daerah Ini Berpotensi Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang
Dalam kunjungannya Kampus Al-Khairiyah, Cilegon, Banten, kemarin (22/10), Presiden mengingatkan bahwa pungli sangat berkaitan dengan integritas bangsa.
’’Banyak yang pintar-pintar, tapi senangnya mungli (melakukan pungutan liar). Ini yang jadi penyakit bangsa kita,’’ ujarnya.
BACA JUGA: TERBUKTI! TNI Nomor Satu di Dunia dengan Gunakan Senjata Buatan Indonesia
Dampak pungli di sektor investasi pun menurut Jokowi sangat jelas.
Indonesia berada di urutan 109 daftar negara dengan kemudahan investasi.
BACA JUGA: Ditanya soal Rano Karno, Jokowi Jawab Begini
Kalah jauh dengan Singapura di urutan pertama, Malaysia (18), dan Thailand (49).
Perizinan di sejumlah instansi menjadi lebih sulit atau berbelit-belit akibat pungli, sehingga investor berpikir ulang untuk menanamkan modal.
Dia mengenang era 1980an, di mana pungli dia sebut masih begitu marak.
’’Tahun 87-88, mau urus izin berbelit-belit dan diminta ini itu di setiap meja. Pasti diminta rupiah tertentu,’’ lanjut mantan Wali Kota Solo itu.
Karena itu, regenerasi manusia bermental pungli harus benar-benar diputus.
Keberadaan para pucuk inspektorat di dalam Satgas Saber pungli juga memiliki misi khusus. Tugas utama satgas tersebut memang penegakan hukum.
’’Fungsinya ada empat. Intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi,’’ terang Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Sebagai intelijen, satgas tersebut memonitor aktivitas instansi yang mendapat keluhan dari masyarakat.
Bila memang terbukti ada, maka penindakan langsung dilakukan agar timbul efek jera.
Meskipun demikian, fungsi pencegahan tetap harus ada karena merupakan antisipasi jangka panjang.
Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun menilai pembentukan satgas Saber Pungli tersebut adalah bentuk respons pemerintah dalam menghadapi persoalan yang kini marak terjadi.
Hal itu juga berkaitan dengan persoalan investasi di dalam negeri sangat berat.
Sehingga, dibutuhkan tindakan konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.
‘’Sebenarnya itu adalah seberapa cepat pemerintah melakukan respon. Salah satunya tadi Satgas anti pungli adalah respon terhadap persoalan itu,’’ ujarnya di Jakarta, Sabtu (22/10).
Dia menyadari bahwa persoalan pungli bukanlah soal yang mudah, karena hal itu sudah berlangsung dalam kurun waktu yang lama.
Akan tetapi bila ingin investasi tumbuh tinggi, maka pemberantasan pungli merupakan salah satu solusi agar dapat menggairahkan iklim investasi dalam negeri.
‘’Membangun iklim investasi itu tidak mudah. Ada permasalahan kultural dan struktural baik birokrasi dan kondisi yang sudah lama ada. Tapi tetap harus dijalani,’’ tuturnya.
Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menuturkan bahwa langkah tersebut adalah sentimen yang baik bagi para investor.
Karena, langkah serius pemerintah tersebut dapat diartikan sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk menarik masuknya aliran modal investasi ke dalam negeri.
“Ini komitmen bahwa ini dikerjakan secara serius, ini sinyal bagus untuk market,’’ imbuhnya,
Arif menuturkan, pemberantasan pungli erat kaitannya dengan perbaikan birokrasi.
Pungli, lanjutnya, harus diberantas karena menyangkut dengan biaya tinggi yang harus dikeluarkan oleh para investor.
“Jadi investasi butuh kepastian dan aman. Kenapa? Karena itu menyangkut cost. Misalnya ketika saya melakukan investasi di situ, perizinan di suatu negara sudah dikatakan legal, tapi kemudian di lapangan menjadi x plus yang artinya ada tambahan biaya. Ini akan menjadi beban bagi investor. Jadi tidak hanya dua tadi, pelaku juga harus diubah. Itu adalah aparatur negara,’’ katanya. (byu/dee)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketahuilah, Kakek Buyut AM Hendropriyono adalah...
Redaktur : Tim Redaksi