jpnn.com, BIREUEN - Presiden Joko Widodo mengharapkan pemerintah daerah di Aceh menggunakan anggarannya dengan baik.
Sebab, Aceh merupakan salah satu provinsi penerima anggaran terbesar di Indonesia. Selain APBD yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota, Aceh juga memperoleh dana otonomi khusus yang untuk tahun 2020 ini ditetapkan sebesar kurang lebih Rp8,3 triliun di mana hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Ahok di 2024, Banjir Lagi, Jokowi Diminta Mencontoh SBY soal Honorer
"Saya hanya ingin mengatakan bahwa apa pun yang namanya pengelolaan anggaran itu sangat penting. Bagaimana tata kelolanya, apakah APBD itu tepat sasaran, bermanfaat untuk rakyat, dan dirasakan oleh rakyat," kata dia dalam acara Kenduri Kebangsaan di Bireuen, Sabtu (22/2).
Secara khusus, pria yang akrab disapa Jokowi ini menyampaikan keinginannya agar anggaran yang dimiliki Provinsi Aceh bisa diprioritaskan untuk berbagai program pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.
BACA JUGA: Jokowi Serahkan 41 SK Perhutanan Sosial di Riau
Sebab, meski mendapat kucuran anggaran yang besar, angka kemiskinan di Aceh masih cukup besar.
"Saya titip kepada seluruh bupati, wali kota, dan gubernur agar gunakan secara fokus, berikan prioritas hal-hal yang sangat penting. Saya juga harus sampaikan apa adanya, angka kemiskinan 14 persen itu besar," kata Presiden.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Massa Aksi 212 Kecewa, Kepala BKN Sedih, Honorer K2 Masih Menunggu
Oleh karena itu, mantan gubernur DKI Jakarta ini meminta pemerintah daerah di Aceh menggunakan strategi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
"Berikan perhatian kepada angka kemiskinan yang 14 persen itu lewat program-program yang didesain agar pengentasan kemiskinan bisa diselesaikan," imbuhnya. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga