jpnn.com, BOGOR - Presiden Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (27/5).
Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa Jokowi itu berbicara mengenai isu antikorupsi dalam pelaksanaan belanja anggaran.
"Saya ingin tegaskan peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan pemerintah, menjamin tercapainya tujuan program, menjamin tercapainya tujuan belanja anggaran secara akuntabel, efektif dan efisien," kata Jokowi.
Menurut eks gubernur DKI Jakarta itu, mengikuti prosedur itu penting. Namun, jauh lebih penting ialah tercapainya target-target yang telah ditetapkan.
BACA JUGA: Ungkit Perlakuan Kaesang dan Keluarganya, Felicia Tissue: Ini Masalah Etika, Saya Harus Bicara
Meski demikian, Jokowi mengingatkan lagi pentingnya pelaksanaan yang akuntabel, efektif, dan efisien, yang ditunggu-tunggu rakyat.
"Ini yang banyak kami lupa, yang ditunggu-tunggu rakyat adalah hasilnya, yang ditunggu rakyat adalah manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah. Dan pengawasan harus menjamin tidak ada serupiah pun yang salah sasaran, tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi," kata dia.
Jokowi mengaku sudah sering menyampaikan bahwa dirinya tidak menoleransi sedikit pun pihak-pihak yang menyelewengkan anggaran.
Apalagi korupsi dilakukan di saat pandemi Covid-19.
"Semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi, di saat kami semua sedang bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi," kata dia.
Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, peserta rapat koordinasi ini dihadiri 2.223 peserta.
BACA JUGA: Aktivis 98: Ganjar Perpaduan Soekarno dan Jokowi, PDIP Jangan Sampai Rugi
Mereka ialah pimpinan kementerian, lembaga, dan daerah.
"Rakornas Pengawas Intern 2021 mengambil tema Kawal Efektivitas Belanja, Pulihkan Ekonomi," kata dia.(tan/jpnn)
BACA JUGA: Waspada! Ini 6 Dampak Buruk Konsumsi Tepung Jagung Bagi Kesehatan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penanganan Covid-19 jadi Prioritas DPR
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga