jpnn.com, BOGOR - Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri Yaakob sepakat membantu menyelesaikan persoalan di Myanmar.
Hal tersebut dikemukakan PM Malaysia pada pernyataan pers bersama dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Rabu (10/11).
BACA JUGA: Ini Tentang Dugaan Korupsi Pengadaan Bebek, Angkanya Menggiurkan
"Kami sependapat dengan Bapak Presiden, isu Myanmar perlu diselesaikan. Malaysia juga sama pandangan tentang Myanmar dengan pihak pemerintah Indonesia," ujar Yaakob.
Pemerintah Myanmar saat ini dikuasai junta militer yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing sejak kudeta pada Februari 2021.
BACA JUGA: AHY Sampaikan Kabar Terbaru Kondisi Kesehatan SBY, Begini
Selain itu, terjadi pertempuran antara militer Myanmar dan milisi, di antaranya Pasukan Pertahanan Chin di negara bagian China dan Pasukan Pertahanan Rakyat di wilayah Magway dan Sagaing sehingga setidaknya lebih dari tiga juta warga Myanmar membutuhkan bantuan.
Sementara ASEAN selama ini sepakat tidak saling mengintervensi urusan dalam negeri masing-masing.
BACA JUGA: MA Tolak Uji Formal AD ART PD, Begini Harapan AHY ke PTUN Jakarta
"Kami punya pandangan bersama dan bertindak bersama untuk menyelesaikan isu Myanmar."
"Malaysia amat terkesan karena kegawatan di Myanmar akan menambah pelarian atau refugee Rohingya ke Malaysia," katanya.
Saat ini di Malaysia, menurut dia, setidaknya ada sekitar 200 ribu pengungsi etnis Rohingya.
"Jadi penyelesaian di Myanmar tentu akan mengurangkan pelarian Rohingya untuk keluar dari Myanmar dan datang ke Malaysia," kata dia.
Myanmar diketahui sedang menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Pidana Internasional (ICJ) terkait operasi militer sarat kekerasan terhadap Rohingya yang memaksa lebih dari 730 ribu warga Rohingya, etnis minoritas di negara itu, mengungsi ke Bangladesh.
Militer Myanmar sudah menyangkal tuduhan genosida tersebut dan menegaskan tentaranya secara sah menargetkan militan-militan yang menyerang pos-pos polisi.
Isu lain yang dibahas oleh kedua kepala pemerintahan adalah mengenai Laut China Selatan.
"Kami juga bersependapat segala isu Laut China Selatan perlu diselesaikan secara diplomatik dan menghormati undang-undang antar bangsa terutamanya UNCLOS, yaitu undang-undang antarbangsa yang berkaitan dengan laut terutama yang melibatkan Laut China Selatan," kata dia.
Dia juga mengundang Jokowi untuk melakukan lawatan resmi ke Malaysia pada masa pemerintahannya.
"Saya sekali lagi mengundang Bapak Presiden untuk ke Malaysia. Saya pahamkan Bapak sudah dua kali ke Malaysia, saya mengudang secara resmi kita akan menerima Bapak Presiden ke Malaysia," kata dia.
Kunjungan PM Malaysia ke Indonesia adalah lawatan luar negeri pertamanya sejak menjabat sebagai perdana menteri pada 21 Agustus 2021.
Dia menggantikan PM sebelumnya, Muhyiddin Yassin, yang turun pada 2021 ini.
Pada awal 2020 mantan PM Malaysia, Mahathir Muhammad, juga pernah berkunjung ke Indonesia.(Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang