jpnn.com, JAKARTA - Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena menanggapi rencana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merekrut 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Wirya menilai langkah untuk menempatkan Novel Baswedan Cs di Polri tidak mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi selama proses TWK.
BACA JUGA: 200 Aplikasi Jahat Serang Hp Android di Indonesia, Ini Daftarnya, Buruan Hapus!
"Alih-alih menjalankan rekomendasi Ombudsman RI dan Komnas HAM, pemerintah seolah menutup mata terhadap temuan-temuan kedua lembaga independen negara tersebut," kata Wirya dalam keterangannya, Kamis (30/9).
Menurutnya, menempatkan para pegawai KPK yang tidak lolos TWK di kepolisian menunjukkan bahwa pemerintah merasa hasil TWK memang tidak valid.
BACA JUGA: Jenderal TNI AU dan AD Dampingi Jokowi ke Papua, Agenda Penting!
"Bagaimana mungkin pegawai yang dianggap tidak cukup berwawasan kenegaraan untuk bekerja di KPK, dianggap memenuhi syarat untuk bekerja di Polri?" ujar Wirya mempertanyakan.
Dia juga mengatakan pemerintah hanya memilih untuk mengambil jalan yang mudah dengan mengabaikan proses TWK yang sarat akan pelanggaran.
BACA JUGA: Polemik TWK, Jokowi Dituding jadi Salah Satu Dalang Pelemahan KPK
Kemudian, lanjut Wirya, pemerintah memberikan solusi 'setengah-setengah' yang tidak memulihkan hak para pegawai KPK yang tidak lolos TWK secara penuh.
“Presiden Jokowi tidak bisa ‘cuci tangan’ dari masalah TWK dengan menempatkan pegawai KPK di kepolisian. Jika 56 pegawai ini dianggap cukup kompeten untuk bekerja di Polri, maka seharusnya tidak ada alasan untuk menghalangi mereka bekerja di KPK," tutur Wirya.
Dia mendorong Presiden Jokowi untuk membatalkan hasil TWK dan mengembalikan status Novel Baswedan cs sebagai pegawai KPK jika pemerintah memang merasa hasil TWK tidak valid. (mcr9/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hidupnya Terancam Berakhir Tragis, Husnan: Saya Minta Maaf kepada Semua
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Dea Hardianingsih