jpnn.com, BONN - Indonesia terus melakukan aksi nyata memenuhi target penurunan emisi dengan 23 persen bauran energi sektor energi. Hal ini menjadi komitmen Presiden Joko Widodo, yang disampaikan Menko Maritim Luhut Panjaitan.
"Presiden Joko Widodo berpesan agar bisa memenuhi target 23 persen penurunan emisi. Karena itu kami melakukan aksi nyata, bukan wacana saja," ujar Menko Luhut di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim di Bonn, dalam rilis yang diterima media.
Luhut menjelaskan, Indonesia telah melakukan banyak kerja sama di bidang energi terbarukan, seperti energi solar dan angin. Selain itu juga terus mengurangi persoalan sampah plastik.
BACA JUGA: Komitmen Indonesia Melawan Sampah Plastik di Laut
Dia juga mengimbau negara maju ikut aktif membantu Indonesia dalam upaya memperkecil efek perubahan iklim. Karena Indonesia memiliki ekosistem mangrove atau hutan bakau sebesar 3,1 juta hektare atau 23 persen dari total mangrove di dunia yang menyumbang oksigen ke dunia.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK Nur Masripatin mengatakan pada pertemuan COP 23, Indonesia mengawal kepentingannya dapat terakomodir dalam hasil pembahasan pengaturan rinci 'Modality, Procedure, and Guidelines' (MPGs) untuk pelaksanaan 'Paris Agreement'.
BACA JUGA: Menteri Siti: Perhutanan Sosial Menjadi Perhatian Dunia
Ketua Paviliun Indonesia, Agus Justianto menjelaskan, adapun tema paviliun kali ini, yaitu "A Smarter World: Green Solutions for A Changing Climate". Melalui tema ini ingin menunjukkan komitmen, kesiapan, dan kesanggupan Indonesia dalam memberikan solusi untuk perubahan iklim global, melalui aksi nyata dan mendorong masyarakat dunia yang lebih cerdas.
"Tema tersebut dibagi kembali dalam empat subtema, yaitu strategi (strategy), perencanaan (plan), implementasi (implementation), dan telaahan (review)," kata Agus.
BACA JUGA: Begini Cara Pemerintah Indonesia Sukseskan Perhutanan Sosial
Materi paviliun juga akan diperkaya dengan isu-isu seperti energi alternatif, ketahanan perubahan iklim, partisipasi publik, instrumen kebijakan, praktik di lapangan, restorasi ekosistem, instrumen ekonomi dan keuangan, dan blue carbon.
Di paviliun Indonesia, KLHK juga memperkenalkan program restorasi kawasan hutan, model restorasi kawasan gambut dan konservasi ekosistem mangrove. Terbagi ke dalam empat sesi.
Sesi pertama mendiskusikan contoh-contoh bagaimana kerjasama antara masyarakat dan sektor bisnis bekerja bersama dalam rangka program restorasi lahan dan konservasi dalam upaya efektifikas penggunaan lahan.
Sesi kedua masih tentang bagaimana pentingnya model dan pendekatan kemitraan atau multipihak yang dilakukan dalam upaya restorasi, konservasi dan juga pengentasan kemiskinan masyarakat yang tinggal di sekitar lahan gambut.
Sesi ketiga mendiskusikan tentang bagaimana upaya konservasi dan pemanfataan secara lestari tentang ekosistem hutan mangrove. Sedangkan pada sesi keempat, Komitmen Indonesia pada Nationally Determined Contributions (NDC) untuk menurunkan emisi 29% pada tahun 2030 atau setara dengan 390 juta ton, telah disampaikan berupa kegiatan restorasi 2 juta Ha area gambut yang terdegradasi.
Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta penting untuk mendukung pemulihan hutan dan lahan gambut. Pasalnya, restorasi bukan sekadar isu tentang keanekaragaman hayati semata tapi juga tentang sosial dan ekonomi. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perhutanan Sosial, Aksi Nyata Hadapi Perubahan Iklim
Redaktur : Tim Redaksi