jpnn.com, BONN - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya membuka rahasia pemerintah Indonesia menghadapi tantangan perubahan iklim dan ketahanan pangan, dalam pertemuan di High Level Roundtables-Sustainable Agriculture Multifunction Landscape for Improved Food Security and Nutrition, pada COP 23 UNFCCC yang digelar di Bonn, Jerman, Selasa (14/11) waktu setempat.
Menurut Menteri Siti, langkah yang efektif untuk menjawab tantangan tersebut adalah strategi pemanfaatan lahan yang optimal, dalam bentuk pengelolaan lanskap multifungsi, khususnya pada lahan-lahan terdegradasi.
BACA JUGA: Perhutanan Sosial, Aksi Nyata Hadapi Perubahan Iklim
Konsentrasi dari sisi lanskap terkait dengan perhutanan sosial, yaitu dengan mengatur tata kelola untuk keperluan produksi, khususnya pada lahan terdegradasi, dan di sisi lain menawarkan produksi pertanian, serta harus tetap menjaga kelestarian.
Menteri Siti mengatakan, lanskap sebetulnya memiliki faktor pembentuk yang bervariasi, antara lain nilai hayati dan nonhayati. Ada lingkungan fisik dan lingkungan manusia, maka sentralnya ada di manusia. “Kuncinya adalah penerapan pola-pola tradisional dan kearifan lokal dalam Perhutanan Sosial,” kata Menteri Siti.
BACA JUGA: Dunia Mengapresiasi Strategi Indonesia Melindungi Gambut
Dia melanjutkan bahwa, dalam kaitan penanganan hutan terdegradasi, maka didorong produksi melalui kerja sama swasta dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam bentuk kemitraan, yang dikontrol Kementerian LHK dan Kementerian Pertanian. “Maka KPH harus kuat, dan tingkat tapaknya terjaga,” tutur Siti.
Selain itu, Program Kampung Iklim juga kembali disampaikan Siti Nurbaya, sebagai salah satu program pendukung aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia, yang patut dibanggakan. “Indonesia punya program kampung iklim, dan sudah banyak terbentuk di Indonesia, sekitar 2000 desa,'' tuturnya.
BACA JUGA: Presiden Jokowi: Alhamdulillah, Titik Panas Turun Drastis
Sementara itu, menanggapi pertanyaan dari forum terkait langkah-langkah yang ditempuh Indonesia dalam implementasi pengelolaan lanskap di Indonesia, Siti menjelaskan beberapa tahapan.
Antara lain dengan mendorong kesadaran publik dan merubah gaya perilaku masyarakat, peningkatan kerja sama tingkat nasional dengan sub nasional, khususnya pemerintah daerah, karena dengan adanya desentralisasi.
Selain itu diperlukan usaha yang kuat untuk pengaturan ulang tata kelola pemerintahan, terutama dalam bidang perizinan, alokasi lahan dan sebagainya.
“Kami (Indonesia) juga sangat ketat dalam penerbitan perizinan, pada mulanya perizinan berjalan seperti umumnya dan lemah pengendalian, saat ini perizinan menjadi alat pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan perizinannya,'' tegas Siti.
Menteri Siti menambahkan, bahwa upaya penegakan hukum terhadap pelaksanaan perizinan juga sangat penting. “Ada tiga tahap penegakan hukum, pertama yaitu administrasi, kedua privat atau bisnis, dan ketiga kriminal. Sementara itu kami (Indonesia) juga mengembangkan insentif untuk kepatuhan,'' jelasnya.
Selama ini kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu penyebab deforestasi lahan gambut, sehingga Siti Nurbaya menyampaikan, Indonesia terus meningkatkan kesadaran para pengelola kawasan dan hutan untuk menjaga kawasannya dari ancaman karhutla, serta bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam mengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan di tingkat tapak.
Dalam kesempatan ini, Menteri Siti kembali menekankan bahwa program Perhutanan Sosial akan didukung penuh oleh pemerintah, karena terkait dengan keberadaan masyarakat adat.
“Idenya adalah, dengan Perhutanan Sosial, maka masyarakat akan mendapat manfaat dari hutan jika dapat mengelola hutan dengan baik,'' ungkap Siti.
Sedangkan dalam pengendalian perencanaan tata guna lahan, Menteri Siti menjelaskan, bahwa akan dilakukan pengawasan.
“Dan kami juga ketat dalam operasionalnya, jika tidak produktif, ijin kita ambil, namun yang terpenting adalah kami bekerja sama dengan masyarakat,'' tegas Siti.
Pernyataan Menteri Siti juga mendapat respons yang positif dari forum ini, sehingga semua sepakat bahwa dalam pengelolaan lanskap, tidak hanya terbatas pada pengelolaan dan integrasi lanskap saja, melainkan pentingnya pengelolaan terhadap unsur manusia itu sendiri. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketegasan Menteri Siti Menyikapi Sikap Cuek Trump
Redaktur : Tim Redaksi