jpnn.com, HUMBANG HASUNDUTAN - Presiden Jokowi memimpikan kawasan Danau Toba bisa menjadi destinasi wisata berkelas. Namun banyak yang masih harus diperbaiki sebelum danau vulkanik terbesar di dunia itu menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi.
Impian soal Danau Toba itu disampaikan Jokowi saat bersama Ibu Negara Iriana mengunjungi Geosite Sipinsur di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, Senin (29/7).
BACA JUGA: Kemenhub Gandeng Kemen PUPR Kembangkan Wisata Danau Toba
Presiden Jokowi ditemani Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor.
Jokowi menyebut setidaknya ada 28 destinasi wisata yang bisa dikembangkan di kawasan Danau Toba ini. Baik yang memiliki sejarah, budaya, hingga pemandangan alam.
BACA JUGA: Program Quick Win jadi Akselerator Pengembangan Destinasi Prioritas Toba
BACA JUGA: Muhadjir: Jangan Angkat Guru Honorer, Lebih Baik Pertahankan yang Sudah Pensiun
“Ini membutuhkan investasi besar, membutuhkan anggaran dari APBN juga besar sehingga kombinasi APBN dan investasi itu lah yang saya kira bisa menggerakkan. Benar-benar bisa terintegrasi, Danau Toba sebagai sebuah destinasi wisata yang betul-betul memiliki kelas,” kata Jokowi.
BACA JUGA: Pemda Berharap Anggaran Pengembangan Destinasi Prioritas Danau Toba Segera Dikucurkan
Sebagai sebuah kawasan wisata terintegrasi, aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM) hingga membangun brand kawasan tersebut akan jadi fokus pemerintah. Termasuk membuat diferensiasi dengan kawasan wisata lainnya di Indonesia, seperti Bali dan Mandalika.
“Mesti harus seperti itu, harus ada diferensiasinya sehingga kalau datang ke Indonesia, ke Toba, oh masih kurang ke Bali, oh masih kurang ke Mandalika, karena ini memang beda-beda, membikin seperti itu,” tururnya.
Dalam rencana pengembangan Danau Toba ke depan, lanjut mantan wali kota Solo itu, potensi wisata tidak hanya menjadi satu-satunya sorotan pemerintah. Isu lingkungan merupakan hal penting yang juga harus diperhatikan.
Terkait hal tersebut, Jokowi mengatakan bahwa izin perusahaan yang merusak lingkungan bisa dicabut. Pemerintah juga akan melihat dan memilah terlebih dahulu, mana kawasan yang dibutuhkan untuk wisata dan untuk rakyat, dan mana yang tidak.
“Perlu waktu, tidak langsung (sebut) siapa, mana. Kita ini bekerja dengan sebuah rancangan sehingga dalam pelaksanaannya itu betul-betul nanti bisa detail dan baik. Contoh ini coba yang di Parapat, sebelumnya tanah kosong, jadinya seperti ini. Existing sekarang ini, jadinya akan seperti ini. Sehingga kalau basic-nya sudah kelihatan, investasi dan peluang itu akan kelihatan, investasi akan masuk,” paparnya.
Rencana pengembangan pariwisata Danau Toba sendiri akan dimulai pada 2019 ini dan ditargetkan selesai dalam satu tahun ke depan. Adapun untuk pembangunan sarana dan prasarana penunjang, sudah mulai dibangun terlebih dahulu sejak 2018 lalu.
Terkait nilai investasi yang dikucurkan, pemerintah mengalokasikan APBN senilai Rp 3,5 triliun. Kucuran anggaran itu diharapkan bisa menjadi pemicu untuk mendatangkan investasi dari luar yang jumlahnya tiga sampai lima kali lipat.
BACA JUGA: Honorer K2 juga Pengin Mendapatkan Keppres seperti Baiq Nuril
“Ini investasi dari APBN itu memberikan trigger agar investasi datang. Kita harapkan investasi yang datang tidak hanya 2 kali dari investasi yang dikeluarkan dari APBN, tetapi bisa 3, 4, 5 kali dari yang sudah dikeluarkan dari APBN. Itu semuanya akan kita dorong sehingga betul-betul ada perubahan total," tandasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Keramba Jaring Apung Bisa Hambat Status Danau Toba sebagai Warisan Geologi
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam