jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan menilai wajar Presiden Jokowi marah kepada para menteri dan kepala lembaga karena lambatnya penanganan Covid-19.
PDIP juga melihat ada sejumlah menteri dan kepala lembaga negara yang bermain aman dan tidak progresif dalam mengendalikan dampak penyakit menular itu.
BACA JUGA: Jokowi Tegur Menkes di Ratas: Jangan Bertele-tele, Tunggu Apa Lagi?
"Sejak awal Presiden Jokowi sudah mengingatkan seriusnya Covid-19 pada seluruh kehidupan rakyat. Karena itulah setiap jajaran kabinet seharusnya memiliki sense of crisis, berani mengambil tanggung jawab melalui kebijakan terobosan untuk membantu rakyat. Bahkan dengan keluarnya Perppu menunjukkan adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan yang diterima, Senin (29/6).
Hasto menilai para menteri dan kepala lembaga negara harus bertindak progresif di tengah kegentingan yang mendesak ini.
BACA JUGA: Yasonna Laoly Dapat Teguran Keras, Tito Karnavian Kebagian Pujian
Fungsi koordinasi, kerja sama antarkementrian, dan inisiatif kebijakan seharusnya dikedepankan.
"Ada beberapa pihak yang cenderung mencari aman, dan tidak mengambil prakarsa, sehingga wajar jika presiden sampai melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri," kata Hasto.
BACA JUGA: Gara-Gara Presiden Jokowi Marah, Yunarto Wijaya dan Fadli Zon jadi Seperti Ini
Mengenai ancaman reshuffle yang diutarakan presiden, Hasto mengaku hal itu menjadi hak prerogatif kepala negara.
"Reshuffle kabinet selain menjadi hak prerogatif presiden, juga sebagai instrumen yang dipakai untuk melakukan evaluasi atas kinerja menteri," jelas dia.
Terlepas dari itu, Hasto mengharapkan amarah Presiden Jokowi itu bisa memacu kinerja dan kekompakan seluruh jajaran kabinet dan lembaga negara yang berkaitan dengan fungsi perekonomian negara untuk secepatnya mencari solusi komprehensif dan efektif di dalam mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional.
"PDIP mendorong para menteri bekerja lebih keras di tengah masa pandemi Covid-19. Saat ini, para menteri harus kedepankan aksi bukan wacana. Kami menunggu aksi para menteri melalui berbagai program kerakyatan yang nyata dan berdampak luas bagi masyarakat," kata Hasto. (tan/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga