Presiden Jokowi Minta Laporan Dana Desa gak Ribet

Rabu, 25 Juli 2018 – 16:40 WIB
Presiden Jokowi dan Mendagri Tjahjo Kumolo di acara peningkatan kapasitas aparatur desa di Yogyakarta, Rabu (25/7). Foto: Humas Kemendagri

jpnn.com, YOGYAKARTA - Presiden Jokowi menyinggung soal bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Kata dia, jika masih sulit, ia telah perintahkan agar bentuk laporan tak ribet.

Tapi bentuknya sederhana saja. Sehingga perangkat desa gampang membuat laporan pertanggungjawabannya.

BACA JUGA: Tjahjo Bicara Dana Desa dan STMJ: Saya Tetap Milih Jokowi

"Nah, yang berkaitan dengan laporan, SPJ, sulit enggak? Masih sulit? Saya sudah perintahkan untuk digampangkan," kata Presiden Jokowi saat memberi arahan di acara Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa di Gedung Jogja Expo Center yang dihadiri ribuan perangkat desa di Yogyakarta, Rabu (25/7)

Presiden Jowi menyambut baik acara peningkatan kapasitas aparatur desa. Menurut kepala negara, kegiatan peningkatan kapasitas aparatur memang sangat diperlukan. Karena kalau kapasitas aparatur meningkatkan, setidaknya perangkat desa paham dan tahu bagaimana tata kelola keuangan yang baik dan juga bentuk pertanggungjawabannya.

BACA JUGA: Muncul Kesan Jokowi Menzalimi Kepala Daerah

"Ini kan supaya tahu teori keuangannya, ini kepala desa tahu, pendamping desa tahu," kata Presiden Jokowi.

BACA JUGA: ALASKA Nilai Rezim Jokowi Membentuk Demokrasi Kekuasaan

Jokowi juga menekankan pentingnya perencanaan yang baik dalam pengelolaan dana dan pembangunan di desa. Ia minta, segala rencana pembangunan di musyawarah dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan warga desa.

Sehingga, dana desa dikelola secara transparan. Dengan begitu warga juga tahu untuk apa saja dana desa digunakan. Tak lupa, ia juga mengingatkan pentingnya laporan pertanggungjawaban yang baik.

" Jadi yang nanya perencanaan pembangunan desa itu diamati, musyawarahkan dengan tokoh yang ada di desa. Artinya penggunaan dana desa terbuka transparan dan semua tahu dana desa yang masuk di desa kita. Kemudian pertanggungjawaban keuangan penting sekali karena apapun ini adalah uang rakyat, ini adalah uang negara yang harus di pertanggungjawabkan," tuturnya.

Sebelumnya di acara yang sama, MendagriTjahjo Kumolo mengatakan acara peningkatan kapasitas perangkat desa tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan serta kapasitas aparatur desa.

Terutama, kapasitas dalam mengelola dan membuat laporan pertanggungjawaban dana desa. Termasuk juga kapasitas dalam merencanakan program pembangunan di desa. (rl/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Menurut Presiden Jokowi Honorer K2 Harus Diseleksi


Redaktur & Reporter : Soetomo

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler