jpnn.com, JAKARTA - Presiden Jokowi meminta dilakukan reformasi birokrasi di Kemendikbud dan memerintahkan Mendikbud Nadiem Makarim melakukan evaluasi kurikulum pendidikan secara besar-besaran.
Reformasi juga harus dilakukan di kementerian agama yang saat ini dipimpin Fachrul Razi.
BACA JUGA: Sepekan jadi Mendikbud, Nadiem Makarim Masih Irit Bicara
“Saya juga minta agar kita semuanya mendukung reformasi besar-besaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga di Kemenag,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10).
Presiden Jokowi secara khusus menyampaikan optimisme dan keyakinannya kepada Mendikbud Nadiem Makarim dan Menag Fachrul Razi yang disebutnya telah memiliki bekal pengalaman yang cukup untuk melakukan itu.
BACA JUGA: Tidak Masuk Daftar Undangan Bertemu Mendikbud Nadiem Makarim, Forum Honorer K2 Kecewa Berat
Presiden juga memerintahkan agar reformasi birokrasi harus dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
Presiden meminta agar disusun sebuah sistem atau aplikasi yang memudahkan guru dan murid dalam melakukan pembelajaran.
BACA JUGA: Nadiem Makarim Ingin Dengar Aspirasi Para Guru, Termasuk Honorer
Presiden Jokowi juga meminta para menteri terjun langsung ke lapangan untuk melihat persoalan yang terjadi serta memikirkan Indonesia tidak sebatas di Pulau Jawa saja melainkan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
“Untuk itu tinjau ulang (review) penyesuaian kurikulum (secara) besar-besaran, harus kita lakukan. Karena dunia sudah berubah sangat cepat ilmu pengetahuan ketrampilan sekarang ini mudah sekali usang, sehari dua hari saja sudah usang karena memang berkembangnya sangat cepat. Oleh karena itu harus di-update, harus di-upgrade, jangan terlambat,” katanya.
Kurikulum, kata Presiden, harus dibuat agar tidak kaku tetapi harus fleksibel sejalan dengan perubahan dunia yang dialami.
Presiden juga ingin agar ada perbaikan kualitas guru melalui sebuah aplikasi atau sistem yang cepat sehingga peningkatan pemerataan kualitas pendidikan benar-benar bisa dirasakan para pelajar di tanah air.
“Manfaatkan teknologi digital untuk memperluas mempercepat dan memudahkan akses pelayanan di bidang pendidikan,” katanya.
Presiden yang didampingi Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, memimpin rapat yang dihadiri sejumlah menteri.
Di antaranya Kepala BNPB Doni Monardo, Wakil Menag Zainut Tauhid, Menpora Zainudin Amali, Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmavati, Menag Fachrul Razi, Mendagri Tito Karnavian, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkopolhukam Mahfud MD, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Mendikbud Nadiem Makarim, Menkes Terawan Agus Putranto, Mendes dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo