jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta para gubernur, bupati, wali kota, Pangdam, Kapolda, Kapolres, dan Dandim untuk komitmen mengamankan wilayahnya agar jauh dari masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Jokowi, sapaan presiden, menegaskan hal tersebut mengingat kondisi cuaca tahun 2018 akan lebih kering dari tahun lalu, yang menuntut kesiapsiagaan segala pihak. Selain itu, bersamaan dengan pelaksanaan Asian Games di bulan Agustus mendatang, Indonesia diprediksi memasuki musim kemarau.
BACA JUGA: Please! Jangan Permalukan Pak Jokowi Lagi dengan Asap
"Ini merupakan pertaruhan reputasi Indonesia di mata internasional jika terjadi asap karhutla yang mengganggu perhelatan Asian Games," kata Jokowi dalam Pengarahan Presiden RI untuk Pengendalian Karhutla Tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/2).
"Karhutla bisa dicegah jika kita bekerja bersama-sama, sehingga karhutla tidak lagi menjadi bencana nasional dan sorotan dunia internasional," imbuh Jokowi.
BACA JUGA: Presiden Jokowi akan Pimpin Langsung Rakornas Karhutla 2018
Belajar dari kejadian Karhutla tahun 2015, Presiden Jokowi sangat mengapresiasi dalam dua tahun sudah ada lompatan kemajuan yang sangat signifikan dalam pengendalian karhutla. Ada penurunan hotspot yang sangat signifikan. Di tahun 2015 jumlah hotspot 21.929 titik, 2016 turun menjadi 3.915, dan 2017 turun menjadi 2. 567 hotspot.
"Dalam Asian Summit, setiap kali bertemu PM Malaysia, dan PM Singapura biasanya komplain soal asap. Pada tahun ini, Indonesia mendapat apresiasi dari dua negara tersebut," kata Jokowi.
BACA JUGA: Manggala Agni Siaga Karhutla di Sumatera dan Sulawesi
Belajar dari kebakaran hutan dan lahan tahun 2015, pada tahun 2017 telah dibangun Sistem Deteksi Dini Pencegahan Karhutla. Dalam sistem ini ditampilkan data hotspot secara harian dan peta rawan kebakaran.
Publik bisa mengakses melalui laman sipongi.menlhk.go.id. Selain itu juga telah dibangun sistem yang terpadu antar pihak, dalam penanggulangan karhutla. KLHK bekerja sama dengan BMKG dan Lapan untuk memudahkan deteksi dan monitoring.
Pemda dan pelaku usaha telah melakukan upaya pencegahan kebakaran dengan standar dan SOP yang ditetapkan dari segi sarana dan personil, teknik pembukaan lahan tanpa bakar, membentuk dan membina MPA agar masyarakat sadar akan pentingnya upaya pencegahan secara mandiri. Pelibatan masyarakat merupakan bentuk penguatan ekonomi, bekerjasama dengan dunia usaha yang memberikan insentif bantuan dana, fasilitas dan usaha produktif.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, karhutla bukan hanya tanggung jawab nasional tapi juga internasional. Oleh karena itu, pemerintah akan membangun pemahaman dan komitmen bersama untuk meningkatkan upaya pencegahan yang lebih efektif. Di antaranya melalui upaya pencegahan berbasis masyarakat seperti Masyarakat Peduli Api, dan Desa Makmur Peduli Api.
Saat ini juga tengah disiapkan berbagai mekanisme pembiayaan baik dari dunia usaha dan dunia internasional. Dan yang tidak kalah penting yaitu peran pimpinan di daerah melalui Gubernur, Bupati, dan Walikota agar meningkatkan kewaspadaan dan leadershipnya. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Good News! Indonesia Aman dari Ancaman Karhutla
Redaktur : Tim Redaksi