jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo akan memberikan pengarahan terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2018, dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/2) besok.
Rencananya, gubernur, bupati/wali kota, Pangdam, Kapolda, Kepala Dinas Kehutanan provinsi di wilayah rawan karhutla akan diundang pada rakornas ini.
BACA JUGA: Manggala Agni Siaga Karhutla di Sumatera dan Sulawesi
Tahun lalu, telah dilakukan berbagai upaya untuk menekan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut meliputi penyampaian informasi peringatan dan deteksi dini (data hotspot) melalui web sipongi.menlhk.go.id, patroli rutin dan patroli terpadu pengendalian karhutla, sosialisasi dan penyuluhan bahaya karhutla.
Upaya pemadaman melalui darat dan udara juga telah dilakukan, penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA), pelatihan dan pembentukan brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan (brigdalkarhutla) di tingkat tapak dan pemegang konsesi, serta penguatan sarana dan prasaran pengendalian karhutla.
BACA JUGA: Good News! Indonesia Aman dari Ancaman Karhutla
Hasilnya, dari periode 2015-2017 berdasarkan deteksi satelit NOAA 19 terjadi penurunan hotspot untuk seluruh Indonesia, tahun 2015 terdapat 21.929 hotspot, tahun 2016 menurun menjadi 3.915 hotspot, tahun 2017 total hanya 2.567 hotspot terdeteksi.
Sedangkan untuk luasan karhutla untuk seluruh Indonesia, tahun 2015 lahan yang terbakar seluas 2.611.411 Ha. Tahun 2016 luas lahan yang terbakar menurun menjadi 438.363 Ha, dan tahun 2017 hanya 165.484 Ha luas lahan yang terbakar.
BACA JUGA: Sebentar Lagi Indonesia akan Punya Taman Sakura di Lawu
Pemerintah telah menyiapkan grand design 2017-2019 pencegahan dan pengendalian karhutla. Pemerintah menggunakan metode Pendekatan Tapak dan Non Tapak. Melalui Pendekatan Tapak ini, pemerintah akan memastikan lahan gambut yang menjadi areal Kerja Badan Restorasi Gambut (BRG) seluas 2,4 juta hektare tidak terbakar.
Pemerintah juga akan memastikan 731 desa rawan karhutla yang diidentifikasi oleh KLHK tidak terbakar.
Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung upaya di atas adalah dengan melakukan patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan, kampanye, patroli dan pemadaman via udara, groundcheck hotspot, dan pembentukan brigdalkarhutla.
Sedangkan melalui pendekatan non-tapak, pemerintah akan memastikan pemberian insentif ekonomi, penegakan hukum, serta penguatan masyarakat dalam early fire response dapat berjalan efektif.
Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah akan tegas dalam proses penegakan hukum yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Gakkum KLHK dan Kepolisian, menentukan skema pendanaan, pelatihan dan pembentukan MPA, serta melakukan monitoring hotspot secara terus menerus. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bisnis Baru Kehutanan Ini Bisa Pacu Perwujudan Nawacita
Redaktur : Tim Redaksi