jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Adi Prayitno menilai, Presiden Joko Widodo perlu angkat suara menjawab tudingan merestui gerakan pengambilalihan posisi ketua umum DPP Partai Demokrat dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menurutnya, klarifikasi dari presiden penting agar permasalahan menjadi klir.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Mas AHY Bikin Ribut, Banyak yang Panas, Moeldoko Murka, Kapolri Turun Tangan
"Saya kira iya, nama presiden kan juga disebut. Jadi, presiden perlu memberi pernyataan secara utuh, menyebut dirinya tidak terlibat dalam perkara dimaksud," ujar Adi kepada JPNN.com, Selasa (2/2).
Dosen di Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta ini juga menduga partai yang mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dua periode menjabat presiden itu, tidak main-main dengan tudingan yang disampaikan.
BACA JUGA: Tudingan Elite Partai Demokrat Bukan Soal Elektabilitas 2024, Tetapi..
Pasalnya, jika tudingan bisa berakibat proses hukum jika hanya sekadar fitnah. Karena menyebut beberapa nama secara langsung.
Di antaranya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, bahkan membawa-bawa nama Presiden Joko Widodo.
BACA JUGA: Keinginan Moeldoko Menjadi Ketum Demokrat, Lukman Edy : 100 Persen Halal
"Tentu Demokrat tidak mungkin asal tuduh, karena ancamannya pasti akan dibawa ke jalur hukum jika tidak benar. Misalnya, mencemarkan nama baik," ucapnya.
Selain itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini juga meyakini PD telah siap menghadapi pihak-pihak yang diduga ingin mengkudeta partainya.
"Saya kira Demokrat itu sudah menyiapkan 'perang total' untuk menghadapi ini semua. Nama yang disebut kan orang besar dan petinggi. Mereka sepertinya telah menyiapkan segala sesuatu menghadapi pihak yang menurut mereka akan mengkudeta partai tersebut," ucapnya.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra sebelumnya menyebut, berdasarkan pengakuan, kesaksian dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang mereka dapatkan, sejumlah kader Demokrat dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024.
Petinggi PD lainnya Andi Arief juga menyatakan hal senada melalui unggahan di akun Twitter pribadinya, @Andiarief_ pada Senin (1/2) kemarin.
Andi Arief menduga Moeldoko yang ingin mengambil alih posisi AHY di Partai Demokrat. Ia juga menyebut alasan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengirim surat ke Presiden Joko Widodo.
Yakni, meminta klarifikasi dan konfirmasi karena menurutnya, saat merencanakan pengambilalihan tersebut Moeldoko diduga mendapat izin dari Presiden Jokowi.(gir/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang