jpnn.com - JAKARTA – Sejumlah kalangan mengimbau agar aksi demonstrasi tidak berlanjut pada 25 November mendatang.
Masyarakat diminta menahan diri dan menyikapi apapun hasil penyelidikan kepolisian secara dewasa.
BACA JUGA: Perombakan Besar-besaran, Agus Rianto jadi Wakapolda Papua, Iqbal ke Surabaya
Wapres Jusuf Kalla menuturkan, masyarakat sudah menyampaikan aspirasinya dengan baik soal Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama.
“Mudah-mudahan solusi yang kita berikan dapat ditanggapi atau dijalankan polisi dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak perlu lagi ada demo berikutnya,’’ ujarnya di kantor wapres kemarin (14/11).
BACA JUGA: Tercatat di BAP, Mario Teguh Akui Ario Kiswinar Anaknya
Dia menyarankan agar masyarakat mempercayakan proses hukum itu kepada para penyidik di Bareskrim.
Tidak perlu mengintervensi penyidik yang sedang bekerja. ’’Ya kita menunggu dari gelar perkara,’’ lanjutnya.
BACA JUGA: Bangun Kekuatan Pertahanan Menuju Terwujudnya Poros Maritim Dunia
Dalam kesempatan itu, dia juga membantah konsolidasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo sepekan belakangan sebagai bentuk ketakutan.
Dia menuturkan, ada dua tujuan konsolidasi yang dilakukan Jokowi.
Konsolidasi dengan ulama dilakukan karena para tokoh agama memahami persoalan yang sedang dialami bangsa dan tahu bagaimana cara mengatasinya.
Sedangkan, konsolidasi dengan militer dan polri tentu berkaitan dengan keamanan.
’’Agar aparat keamanan selalu siap menghadapi hal-hal yang mungkin, seperti konflik internal, sebagai bentuk pengamanan,’’ tutur JK. Bukan untuk saling mempertentangkan.
Konsolidasi dengan berbagai pihak, tambahnya, pada dasarnya memang diperlukan.
Konsolidasi dilakukan agar semua pihak bersatu dan mencegah munculnya potensi konflik di masa yang akan datang.
Hal senada juga disampaikan Setkab Pramono Anung. Dia mengakui, konsolidasi yang dilakukan Presiden memang ada kaitannya dengan rencana aksi 25 November.
Namun, bukan untuk melarang. Lewat konsolidasi itu, presiden mengajak masyarakat untuk menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian atas kasus Ahok.
’’Kalau sudah diputuskan secara terbuka, transparan, memenuhi harapan publik,tanpa ada tekanan apapun kepada penegak hukum, maka harapannya adalah tidak ada demo lagi,’’ tuturnya kemarin.
Bagaimanapun, Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Bukan berdasarkan tekanan politik dari siapapun.
Disinggung mengenai upaya komunikasi dengan sejumlah pihak seperti HMI maupun FPI yang berada di garis depan saat aksi, Pramono menjawab diplomatis.
Menurut dia, presiden bisa berkomunikasi dengan siapapun.
’’Yang jelas, presiden tentunya melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh yang diharapkan bisa menentramkan persoalan ini,’’ tambahnya. (byu/idr/bay/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Archandra Tahar Punya Jabatan Baru
Redaktur : Tim Redaksi