Presiden Minta Jajarannya Bersiap Menerapkan Sistem OSS

Kamis, 17 Mei 2018 – 11:05 WIB
Presiden Jokowi saat Sidang Paripurna Kabinet di Istana Negara Jakarta, Rabu (16/5). Foto: Setpres RI

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang nanti terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) agar bersiap menerapkan sistem tersebut.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutannya saat membuka Rapat Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/5).

BACA JUGA: Baleg DPR Minta Presiden Jokowi Tegur MenPAN-RB

Persiapan itu meliputi infrastruktur teknologinya maupun dari sisi sumber daya manusianya.

“Paling penting adalah dalam mengubah kultur birokrasi yang kita miliki,” ujar Presiden yang akrab disapa dengan panggilan Jokowi.

BACA JUGA: Pemegang Admin @jokowi di Twitter Dicopot, Nih Kesalahannya

Menurut Jokowi, saat OSS diluncurkan, ego sektoral harus betul-betul sudah hilang. Tidak boleh lagi ada prosedur yang ribet, berbelit-belit, berlama-lama. Semuanya harus terintegrasi, lebih cepat, dan lebih sinergis antara kementerian, lembaga, dan pemda yang kita miliki.

Walaupun demikian, Presiden juga mengingatkan bahwa reformasi tidak hanya soal penerapan sistem online saja. Tetapi juga soal penyederhanaan regulasi yang menghambat pelaksanaan berusaha baik di kementerian, lembaga, maupun di daerah.

BACA JUGA: Jokowi Lepas Kapal Ekspor Raksasa ke Amerika Serikat

"Untuk itu saya perintahkan juga kepada Kepala Staf Kepresidenan untuk memonitor ini dan melaporkan kepada saya kementerian apa saja dan lembaga non-kementerian apa saja yang masih belum melaksanakan, yang masih menghambat dalam penyederhanaan regulasi yang ada di kementerian masing-masing," tutur Jokowi.

Penyederhanaan regulasi itu menurut presiden merupakan hal yang penting terutama di bidang investasi dan ekspor guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Prosedur perizinan untuk investasi yang berhubungan dengan padat karya juga harus dikurangi sebanyak-banyaknya.

"Hilangkan regulasi-regulasi yang tidak perlu. Peraturan-peraturan baik di tingkat kementerian, mungkin juga di tingkat eselon satu dirjen, BUMN kita yang sekali lagi banyak menghambat investasi terutama dalam rangka pembukaan lapangan pekerjaan. Hanya dengan investasi dan ekspor inilah pertumbuhan ekonomi dapat kita kejar," tegasnya.

Kepala Negara mengingatkan setiap menteri untuk mengecek program-program kegiatan yang ada di kementeriannya. Hal ini berkaitan dengan postur APBN dan fiskal yang erus diperbaiki.(fat/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak Jokowi Tambah 4 Stafsus Lagi, Salah Satunya Anak Kiai


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler