jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menggelar konferensi pers pada Rabu malam (27/4) terkait 'Larangan Ekspor Minyak Goreng'.
Presiden mengaku mengikuti perkembangan dinamika harga minyak goreng di tengah masyarakat untuk mengambil kebijakan penting.
BACA JUGA: Akhirnya, Mulai 28 April Pemerintah Melarang Ekspor Minyak Goreng, Termasuk CPO
"Saya ingin menegaskan bagi pemerintah kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama. Pertimbangan tertinggi dalam setiap membuat keputusan," tegas dalam pantauan kanal YouTube Sekretariat Presiden Rabu malam.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu menilai sebagai negara produsen terbesar di dunia ironis jika Indonesia malah mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng.
BACA JUGA: Larangan Ekspor Minyak Goreng Berlaku Besok, Andre Rosiade Bilang Begini
Jokowi menyebut kelangkaan minyak goreng sudah berlaku selama empat bulan, meski berbagai langkah pemerintah telah melakukan berbagai upaya.
"Saya meminta pelaku usaha minyak sawit untuk melihat masalah ini dengan lebih baik dan jernih dan saya sebagai presiden tak mungkin membiarkan itu terjadi," ucap Jokowi.
BACA JUGA: Kebijakan Melarang Ekspor Minyak Goreng Jangan Rugikan Petani
Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan meneken larang ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng ke luar negeri.
"Larangan itu berlaku untuk seluruh wilayah indonesia termasuk kawasan berikat," tegas Presiden.
Jokowi mengakui jika larangan ekspor CPO dan minyak goreng menimbulkan dampak negatif dan berpotensi mengurangi produksi, hasil panen petani tak terserap.
Namun, tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga melimpah.
"Saya minta kesadaran industri untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri prioritasjan dalam negerti, penuhi dulu kebutuhan rakyat," ujar Jokowi.
Dia juga menilai jika melihat data ekspor minyak goreng dan CPO semestinya kapasitas produksi dan kebutuhan dalam negeri akan mudah tercukupi.
"Volume bahan baku minyak goreng yang kita produksi dan kita ekspor jauh lebih besar dari kebutuhan dalam negeri ada sisa kapasitas yang besar," ucap Jokowi.
Jokowi menegaskan jika semua pihak berkomitmen maka kebutuhan rakyat akan cepat tercukupi.
"Itu yang menjadi patokan saya mengevaluasi kebijakan itu begitu kebutuan terpenuhi tentu saya akan mencabut larangan itu," ungkap Jokowi.
Jokowi menambahkan negara juga membutuhkan pajak dan devisa, serta surplus perdagangan.
"Tetapi memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah yang lebih penting," tegas Presiden Jokowi. (mcr10/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul