jpnn.com - jpnn.com - Bukan hanya kedatangan Raja Salman yang bersejarah bagi Indonesia. Pada akhir Maret nanti, Presiden Joko Widodo juga akan menerima kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Francois Hollande.
Ini diketahui dari kedatangan delegasi Menteri Luar Negeri dan Pembangunan Internasional Prancis Jean-Marc Ayrault menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Selasa (28/2) petang.
BACA JUGA: Oo, Ini Alasan Jokowi Mau Jemput Raja Salman ke Bandara
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mendampingi Presiden Jokowi menerima delegasi Prancis, mengatakan kunjungan kehormatan Dubes Jean-Marc membahas persiapan kunjungan Presiden Hollande yang direncanakan akan mengunjungi Indonesia pada akhir Maret 2017.
Sebagai mitra strategis, Indonesia menyambut baik rencana kunjungan itu.
BACA JUGA: Amnesty Pajak, Jokowi: Ini Kesempatan Terakhir
"Sudah lebih dari 30 tahun Presiden Prancis tidak berkunjung ke Indonesia. Tadi Presiden Joko Widodo menyambut baik rencana kunjungan tersebut," ujar Retno Marsudi dalam siaran pers.
Dalam pertemuan tersebut, Jean-Marc Ayrault turut menyampaikan komitmen pemerintah Prancis mengenai peningkatan kerja sama dengan Indonesia. Dia berharap kunjungannya ini meningkatkan kerja sama, utamanya dalam bidang ekonomi, kemaritiman, dan ekonomi kreatif.
BACA JUGA: Raja Salman Jemput Presiden Jokowi Meski Badai
Di bidang ekonomi, khususnya perdagangan dengan Uni Eropa, Indonesia sebelumnya telah ditetapkan menjadi negara pertama yang berhasil mendapatkan skema lisensi FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) atau Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Bidang Kehutanan dari Uni Eropa.
Lisensi FLEGT yang berhasil diperoleh oleh Indonesia tersebut menandakan pengakuan dunia internasional mengenai upaya Indonesia dalam memerangi pembalakan liar dan mewujudkan manajemen hutan berkesinambungan.
"Indonesia merupakan negara pertama yang mendapatkan lisensi FLEGT terhadap produk kayu agar dapat memasuki kawasan Uni Eropa. Prancis menyambut baik capaian dan penerapan lisensi FLEGT tersebut dan tadi kita bicara bagaimana kita dapat mengembangkan lisensi serupa untuk produk kelapa sawit," ujar Retno menambahkan.
Selain itu, melalui pembicaraan tersebut, pemerintah Indonesia dan Prancis terungkap memiliki pandangan yang sama mengenai ancaman terorisme global. Kombinasi pendekatan hard power dan juga soft power dalam menangani ancaman tersebut menjadi hal yang disepakati sebagai langkah terbaik kedua pihak.
"Prancis sendiri menilai Indonesia sebagai model negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan toleransi. Prancis juga mengapresiasi peran Indonesia di Paris Peace Conference pada Januari lalu," pungkas Retno.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden Jokowi Diajak Jalan-jalan Pagi, Mesra Lagi
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam