jpnn.com, JAKARTA - Presiden Jokowi memprediksi Indonesia defisit anggaran mencapai Rp 971,2 triliun atau setara 5,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) dalam masa transisi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), pada 2021 mendatang.
Penerimaan mandiri dari pendapatan negara yang diperkirakan sebesar Rp 1.776,4 triliun, sedangkan belanja negara dalam RAPBN tahun 2021 direncanakan mencapai Rp 2.747,5 triliun.
BACA JUGA: Sodorkan Asumsi Makro RAPBN, Jokowi Sebut Ekonomi Akan Tumbuh 4,5-5,5 Persen
Jokowi menjelaskan, defisit anggaran tersebut akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dan dikelola secara hati-hati.
"Pembiayaan utang dilaksanakan secara responsif mendukung kebijakan countercyclical, dan akselerasi pemulihan sosial ekonomi," jelas Jokowi dalam pidato di acara Penyampaian Pengantar Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2021 disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI di Jakarta, Jumat (14/8).
BACA JUGA: Respons Hery Susanto Terkait Defisit Anggaran BPJS Kesehatan
"Pengelolaan utang yang hati-hati selalu dijaga pemerintah secara konsisten."
Selain itu, pembiayaan defisit RAPBN tahun 2021 juga akan dilakukan melalui kerja sama dengan otoritas moneter.
BACA JUGA: Detik-Detik Drama Menegangkan Begal Sadis Tembak Kanit Pidum Polres OKI
Dia memastikan pembiayaan tetap menjaga prinsip disiplin fiskal dan disiplin kebijakan moneter, serta menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan pasar surat berharga pemerintah.
"Komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang tetap dalam batas yang terkendali."
"Pemerintah terus meningkatkan efisiensi biaya utang melalui pendalaman pasar, perluasan basis investor, penyempurnaan infrastruktur pasar Surat Berharga Negara (SBN), diversifikasi, dan mendorong penerbitan obligasi atau sukuk daerah," ungkapnya.
Sementara itu, pembiayaan investasi juga akan dilakukan pemerintah pada 2021 dengan anggaran sekitar Rp 169,1 triliun.
Pendanaan tersebut direncanakan akan digunakan untuk sejumlah hal.
Pertama, pembiayaan pendidikan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi.
Kedua, pemberdayaan UMKM dan UMi guna mengakselerasi pengentasan kemiskinan.
Ketiga, mengakselerasi pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi, permukiman, serta ketahanan energi.
Keempat, mendorong program ekspor nasional melalui penguatan daya saing barang dan jasa dalam negeri, di pasar internasional. (tan/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga