jpnn.com - MAKASSAR – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, kucuran dana desa akan terus meningkat sampai 2018 mendatang.
“Sebab kita ditargetkan sampai 2019 itu membuat daerah atau kabupaten menjadi mandiri. Itu sudah tertuang dalam RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) kita,” ujar Eko saat berkunjung ke redaksi Harian FAJAR (Jawa Pos Group), Sabtu, 26 November.
BACA JUGA: Oesman Sapta: Pers Berperan Penting Pengaruhi Kebijakan
Sebelum ke FAJAR, Eko mendampingi Presiden Jokowi mengunjungi Desa Pabentengan, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
Di sana dia meninjau perkembangan daerah setempat. Termasuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
BACA JUGA: Pasek: Tiga Kelompok Ini Bikin Indonesia jadi Negara Rimba
Eko bertutur, ke depan seluruh daerah tertinggal ditargetkan bisa bertransformasi menjadi daerah mandiri.
Pemerintah telah menjalankan programnya berikut dengan anggarannya.
BACA JUGA: CATAT! Ormas-Ormas Seperti ini Yang Perlu Dibubarkan
“Ada 35 daerah sudah mandiri dalam dua tahun. Target awalnya 80 daerah bisa mandiri, berarti sudah hampir separuhnya. Dengan begitu semoga 2019 nanti 125 menjadi mandiri,” ucap mantan presiden direktur PT Sierad Produce Tbk itu.
Pemerintah telah memutuskan meningkatkan dana desa setiap tahun. Dari tahun ini Rp 46,8 triliun akan meningkat tahun depan menjadi Rp 60 triliun.
“Tahun 2018 akan menjadi Rp 120 triliun. Presiden senang tuh dengan peningkatan dana desa,” bebernya.
Lelaki kelahiran 21 Mei 1965 itu juga menginginkan pemerintah daerah memaksimalkan dana desa dengan baik.
Eko juga berharap dana desa tidak hanya menjadi sumber pembangunan desa. Lebih dari itu menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi desa.
“Ada satu desa di Jawa, embung (penampungan air hujan untuk irigasi) mereka dijadikan objek wisata. Jadi tambahan penggerak ekonomi,” katanya.
Desa yang dimaksud adalah keberhasilan Desa Ponggok, Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Embung mereka manfaatkan untuk budi daya perikanan, kuliner, dan industri ekonomi kreatif. (yat/zul/abg/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menkumham: Ada yang Tidak Beres dengan Kasus Antasari
Redaktur : Tim Redaksi