jpnn.com, JAKARTA - Presidium Alumni 212 menyampaikan beberapa persyaratan terkait rekonsiliasi atau dialog nasional antar bangsa.
Mereka meminta rekonsialisi dilakukan di tempat yang netral dan bersifat terbuka.
BACA JUGA: Semoga Pertemuan GNPF-MUI dan Jokowi Lanjut Rekonsiliasi Nasional
Hal itu disampaikan Presidium Alumni 212 terkait pertemuan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI yang melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (25/6).
Menurut Ketua Presidium Alumni 212 Ansufri Idrus Sambo, pertemuan harus bersifat terbuka supaya rakyat tahu apa yang dibahas dalam rekonsiliasi.
BACA JUGA: Yusril Tak Akan Campuri Urusan Hukum Rizieq
"Sehingga, tidak ada deal-deal di belakang layar yang terjadi dalam pertemuan tersebut," kata Sambo ketika dikonfirmasi, Rabu (28/6).
Dia menyatakan, berbagai pihak seperti ulama, aktivis, tokoh-tokoh nasional, dan purnawirawan TNI mesti dilibatkan dalam rekonsialisasi atau dialog nasional.
BACA JUGA: Komnas HAM: Komunitas Muslim Menyampaikan Keinginan Rekonsiliasi
Sebelum pertemuan untuk rekonsiliasi, kata Sambo, harus sudah ada kepastian bahwa para ulama, aktivis, dan ormas Islam yang dikriminalisasi akan dibebaskan tanpa syarat dari segala tuduhan dan sangkaan yang disematkan kepada mereka.
Dia menyatakan, agenda pertemuan membahas masalah-masalah penghentian diskriminasi hukum dan diskriminasi ekonomi yang hanya berpihak pada kelompok tertentu, meredam bangkitnya komunisme, dan penuntasan kasus korupsi-korupsi besar.
"Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak ada gunanya rekonsiliasi," ungkap Sambo. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sesumbar Bawa Jutaan Massa untuk Aksi, Ternyata Cuma Sebegini
Redaktur & Reporter : Gilang Sonar