jpnn.com, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menegaskan, tidak mencampuri proses hukum Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.
Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ini hanya diminta menjembatani rekonsiliasi antara Rizieq bersama sejumlah ulama dan aktivis yang terjerat kasus makar, dengan pemerintah.
BACA JUGA: Begini Saran Yusril ke Jokowi Soal Penahanan Ulama
"Kalau terkait (apakah Rizieq menempuh praperadilan terkait pornografi,red) itu urusan advokat yang menangani perkara Habib Rizieq. Beliau hanya minta pada saya mencari jalan supaya ini diakhiri dan kemudian ada rekonsiliasi," ujar Yusril di sela-sela buka puasa bersama DPP partai Bulan Bintang (DPP PBB) bersama seribuan anak yatim piatu di Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (21/6) petang.
Terhadap permintaan Habib Rizieq tersebut, Yusril mengaku telah melakukan berbagai upaya.
BACA JUGA: Rizieq Minta Rekonsiliasi, Polri: Kalau Tidak Salah, Tak Akan Dihukum
Di antaranya menyampaikan gagasan rekonsiliasi secara langsung pada pemerintah.
Saat ditanya terkait pernyataan Menko Polhukam Wiranto yang menilai rekonsiliasi bukan langkah tepat, Yusril meyakini pandangan tersebut belum pendapat resmi pemerintah.
BACA JUGA: Pak Iwan Bule Tegaskan Mengurus Pemudik Lebih Penting ketimbang Rizieq
"Saya dengar Pak Wiranto punya pendapat, tapi saya belum yakin itu merupakan sikap resmi pemerintah," ucapnya.
Sebelumnya, Wiranto menyebut istilah rekonsiliasi terlalu berat untuk menyelesaikan permasalahan terkait kasus sejumlah ulama dan para aktivis yang dituding hendak melakukan makar pada pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.
"Itu (rekonsiliasi,red) antara satu badan pemerintah dengan satu badan yang kira-kira setara dengan pemerintah, itu namanya rekonsiliasi. Tapi warga negara dengan warga negaranya itu enggak ada istilah rekonsiliasi, kurang tepat," ucap Wiranto. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yusril Siapkan Formula Rekonsilasi GNPF-MUI dengan Pemerintah
Redaktur & Reporter : Ken Girsang